HeadLine.co.id, (Surabaya) – Sejumlah warga di kawasan Jl. Sartono, SH, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur berencana menggugat PT KAI ke Pengadilan Negeri Malang. Hal itu lantaran warga merasa keberatan dengan sterilisasi yang akan dilakukan oleh PT KAI yang berdasar pada Peraturan Menteri BUMN.
Faris Aldiano Phoa, SH, dan Viktor Marpaung, SH, selaku kuasa hukum warga menjelaskan bahwa sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 tahun 2018. Dalam Perpres tersebut tedapat regulasi yang mengatur tentang penanganan dampak sosial, salah satunya terkait korban penggusuran atau sterilisasi lokasi. Mereka menambahkan bahwa dalam perpres itu juga mengatur terkait rekomendasi dari pemerintah provinsi setempat.
Selain itu Faris juga menjelaskan bahwa belum ada kesepakatan terkait ganti rugi. “Nilainya hampir sama dengan tahun 2010. Padahal saat itu tahun 2019, nilai uang kan sudah berbeda. Keinginan kami adalah sebagaimana perpres yang sudah ada dijalankan,” ujar Faris.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Baca Juga: Kartu Multimoda Transportasi Jakarta Akan Segera di Launching
Dihubungi melalui telepon, Moh Arif Nurul Falah selaku Senior Manager Aset Daop 8 Surabaya menjelaskan bahwa alas hak atas lahan yang akan di sterilisasi adalah Sertipikat Hak Pakai Np. 07.
Pihak KAI pun telah melakukan sosialisasi kepada warga terkait rencana sterilisasi ini. Sosialisasi yang pertama dilakukan pada tanggal 16 Mei 2019. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan tentang pengembangan dan pembangunan pagar sterilisasi di emplasemen Stasiun Malang Kotalama.
Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2019 dilaksanakan sosialisasi kedua sebagai tindak lanjut pemagaran sterilisasi Emplasemen Malang Kotalama. Dalam sosialisasi kali ini, disampaikan bahwa masyarakat yang terdampak pembongkaran akan menerima ongkos bongkar angkut sebesar Rp. 250.000,-/m2 (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) untuk bangunan permanen dan Rp. 200.000,/m2- (dua ratus ribu rupiah per meter persegi) untuk bangunan non permanen.
Baca Juga: PT KAI buka Lowongan Untuk Lulusan SMA Sederajat, Cek Info Lengkapnya Disini
Pada tanggal 14 Agustus 2019 dilaksanakan sosiallisasi ketiga tindak lanjut pemagaran sterilisasi Emplasemen Malang Kotalama dengan dua catatan. Catatan pertama yakni penyampaian nomor rekening paling lambat tanggal 15 Agustus 2019 jam 17:00. Catatan kedua yakni waktu pembongkaran akan dilaksanakan 3 minggu setelah transfer biaya bongkar angkut atau 29 hari sejak tanggal 14 Agustus 2019 yaitu tanggal 23 September 2019.
Arif juga menjelaskan bahwa masyarakat menyerahkan foto copy nomor rekening dengan sukarela.
“Bahwa masyarakat yang terdampak pembongkaran menyampaikan foto copy nomor rekening melalui Kepala Stasiun Malang Kotalama secara sukarela,” tuturnya.
Perlu diketahui bersama, uang yang diberikan oleh PT KAI bukanlah uang ganti rugi melainkan ongkos bongkar angkut dimana besarannya telah ditentukan, bukan mengikuti nilai tanah dari tahun ke tahun. PT KAI sebagai pemilik lahan tentu memiliki hak dan wewenang terkait lahan mereka. Selain itu sebelum melakukan penertiban PT KAI telah melakukan semua prosedur yang berlaku.
