Headline.co.id, Jakarta, 5 Februari 2024 ~ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan keras terkait kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dan enam anggotanya terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2024. Peringatan keras tersebut diberikan DKPP pada Senin (5/2/2024).
Baca juga: Belum Dipecat, 2 Guru Kepergok Mesum di Sekolah di Gunungkidul Dipindahkan Sementara
Pengumuman sanksi tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, dalam sidang 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023. Kesemua perkara tersebut mempertanyakan pendaftaran Gibran sebagai cawapres ke KPU dalam Pemilu 2024.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Hasyim Asy’ari, selaku teradu satu dan ketua merangkap anggota KPU, mendapat sanksi peringatan keras terakhir, berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy Lugito.\
Baca juga: Usai Debat Ke 5, Pengamat Nilai Semua Capres Belum Menyentuh Persoalan Kesejahteraan
DKPP menyatakan bahwa Hasyim Asy’ari dan enam anggota KPU lainnya, yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap, telah melanggar beberapa pasal dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2027 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.
Pengadu menyatakan ketidakpuasan karena KPU dianggap melanggar prosedur dalam membuat aturan penerimaan calon presiden dan wakil presiden.
Menurut DKPP, KPU seharusnya mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terlebih dahulu terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Putusan MK menambah ketentuan usia capres-cawapres dari minimal 40 tahun menjadi di bawah 40 tahun asalkan pernah dan/atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah.
Baca juga: Inilah Tips dan cara chat dosen pembimbing serta Contohnya
Namun, dalam praktiknya, KPU justru mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan MK. Hal ini membuat Gibran, yang berusia 36 tahun, tetap dapat lolos pendaftaran meskipun PKPU belum diubah.
“Tindakan para teradu menerbitkan keputusan tidak sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2022. Seharusnya yang dilakukan adalah melakukan perubahan PKPU terlebih dahulu, baru kemudian menerbitkan teknis,” tegas DKPP.
“Para teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu,” tambahnya.
Baca juga: Di Forum 2045, Guru Besar Perguruan Tinggi Serukan Elit Politik Untuk Tobat Etika dan Moral
Hingga berita ini diturunkan, Ketua KPU Hasyim Asy’ari belum memberikan tanggapan terkait putusan dan sanksi dari DKPP. Sementara itu, komisioner KPU Idham Holik menyatakan pihaknya telah memproses pencalonan berdasarkan aturan yang berlaku.
“KPU sudah memproses pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Idham. Perkembangan selanjutnya tetap menjadi sorotan, apakah KPU akan mengambil langkah lebih lanjut terkait putusan DKPP ini.
Baca juga: Pencuri Kotak Amal Masjid Diringkus Warga: Berhasil Ditangkap Saat Akan Melarikan Diri
Beberapa pasal yang dilanggar itu yakni Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf c serta Pasal 19 huruf a.
Pasal 11 huruf a berbunyi:
“Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan”
Huruf c berbunyi:
“…melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”
Baca juga: Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah Minta Presiden Kedepankan Etika
Pasal 15 huruf c berbunyi:
“Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;”
Adapun Pasal 19 huruf a:
“Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;”
Terimakasih telah membaca Ketua DKPP: Terima Gibran Sebagai Cawapres Ketua KPU Langgar Kode Etik semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa baca berita lainnya di Headline.co.id atau bisa juga baca berita kami di Google News Headline dan ikuti berita terbaru di Chanel WA Headline.
Baca juga: Mengundurkan Diri dari Komut Pertamina, Ahok Mendapat Apresiasi
