Headline.co.id, Lumajang ~ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menegaskan bahwa penanganan pasca-erupsi Gunung Semeru dilakukan dengan pendekatan proaktif, humanis, dan berkelanjutan. Penanganan ini mengintegrasikan aspek keselamatan, pemulihan infrastruktur, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat yang terdampak.
Suharyanto menekankan bahwa pemerintah tidak memaksa warga yang menolak untuk direlokasi. Pendekatan humanis tetap diutamakan untuk menghormati keputusan masyarakat, sambil memastikan keselamatan mereka tetap terjaga. “Warga yang menolak relokasi tetap menjadi prioritas kami. Mereka dibantu dengan pengungsian darurat, bantuan logistik, dan bimbingan menuju lokasi aman secara bertahap,” ujar Suharyanto saat meninjau Desa Supiturang dan Pos Pengungsian SMPN 2 Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, pada Selasa (25/11/2025).
Pemerintah juga telah memperpanjang status tanggap darurat selama tujuh hari. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh kebutuhan warga terdampak terpenuhi secara menyeluruh, termasuk layanan kesehatan, pengungsian, distribusi bantuan, serta pemulihan fasilitas umum yang terdampak material erupsi. Perpanjangan tanggap darurat ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait untuk menata koordinasi secara terukur dan berkelanjutan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Suharyanto menambahkan bahwa penanganan bencana tidak hanya berfokus pada evakuasi darurat, tetapi juga mencakup mitigasi risiko, perbaikan infrastruktur publik, dan pengaturan kembali pemukiman di kawasan aman. “Sinergi lintas unsur ini memastikan setiap langkah respons tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyatakan dukungan penuh terhadap pendekatan yang diterapkan BNPB. Ia menekankan bahwa keselamatan dan kenyamanan warga terdampak menjadi prioritas utama. “Pendekatan proaktif dan humanis ini menjadi fondasi kami dalam menghadapi bencana. Koordinasi intens dengan BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait memastikan warga merasa aman, layanan terpenuhi, dan mitigasi risiko jangka panjang dapat diterapkan,” kata Bupati.
