Headline.co.id, Bogor ~ Headline.co.id, Bogor (Kemenag) — Kementerian Agama (Kemenag) mendorong pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memperkuat tata kelola Lembaga Amil Zakat (LAZ). Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LAZ Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/10/2026). Pemanfaatan DTSEN ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran zakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Upaya tersebut dilakukan melalui pemadanan data penerima manfaat, asesmen kebutuhan, pendampingan, dan evaluasi program.
Kemandirian Mustahik Jadi Ukuran Keberhasilan
Waryono menegaskan, keberhasilan program zakat tidak semata-mata diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan. Menurut dia, kemandirian mustahik perlu menjadi salah satu ukuran dalam menilai efektivitas pemberdayaan zakat.
Pemberdayaan, kata Waryono, harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi penerima. Dengan pendekatan tersebut, bantuan diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing mustahik.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Mustahik yang masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar memerlukan pendekatan yang berbeda dengan penerima yang telah siap mengembangkan usaha produktif. Karena itu, asesmen kebutuhan, pendampingan, dan evaluasi program menjadi bagian penting dalam pengelolaan zakat.
“Keberhasilan pengelolaan zakat tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, dan kemampuan mustahik memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri,” ujar Waryono.
Pentingnya pengukuran dampak pemberdayaan tersebut tercermin dalam capaian Yakesma. Berdasarkan data lembaga itu, penyaluran zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) pada 2025 mencapai Rp106,85 miliar.
Dari total penyaluran tersebut, Rp80,02 miliar atau sekitar 74,88 persen dialokasikan kepada fakir dan miskin. Sementara itu, jumlah muzaki Yakesma tercatat sebanyak 61.024 orang.
Sejak berdiri, Yakesma juga melaporkan sebanyak 470 mustahik telah mencapai kemandirian ekonomi. Capaian ini menjadi salah satu indikator hasil pemberdayaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program zakat.
Kemenag Tetapkan Pedoman Pemanfaatan DTSEN
Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, Kemenag telah menetapkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 885 Tahun 2026. Aturan tersebut memuat pedoman penggunaan DTSEN dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya.
Melalui DTSEN, lembaga zakat dapat memadankan data penerima manfaat dan mengurangi risiko bantuan ganda. Data tersebut juga dapat digunakan untuk memantau perubahan kondisi sosial dan ekonomi mustahik secara berkala.
Pemanfaatan DTSEN diharapkan membantu lembaga zakat menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan penerima. Dengan demikian, pengelolaan bantuan tidak hanya berfokus pada penyaluran, tetapi juga pada perkembangan kondisi penerima setelah memperoleh bantuan.
Dalam kegiatan tersebut, Pemimpin LAZNAS Yakesma, Ramdhan, mengatakan pihaknya bersama LAZ Membangun Keluarga Utama (MKU) menyalurkan bantuan senilai Rp100 juta kepada 20 penerima manfaat. Bantuan itu diberikan untuk mendukung pengembangan usaha.
Penghimpunan Yakesma Capai Rp140 Miliar
Hingga triwulan III 2026, penghimpunan dana Yakesma mencapai Rp140 miliar. Capaian tersebut didukung lebih dari 300 amil, jaringan di lebih dari 100 kabupaten/kota, serta sekitar 120.000 donatur.
Yakesma juga mengoperasikan sembilan sistem digital nasional, termasuk Sistem Informasi Donasi (SIDIK). Sistem tersebut digunakan untuk mendukung transparansi dan pengelolaan dana.
Ramdhan mengatakan Yakesma akan terus mengupayakan agar pertumbuhan penghimpunan dana berjalan seiring dengan peningkatan dampak program pemberdayaan. Menurut dia, integrasi data, pendampingan berkelanjutan, dan pengukuran hasil menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik.
“Ke depan, kami ingin memastikan pertumbuhan penghimpunan dan penguatan sistem pengelolaan berjalan seiring dengan peningkatan dampak program. Integrasi data, pendampingan yang berkelanjutan, dan pengukuran hasil menjadi bagian penting agar semakin banyak mustahik yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan mencapai kemandirian,” pungkasnya.
(And/Sdm-Mr)
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
