Hindari Politik Praktis di Masjid, Menko Polhukam Minta Pesantren Asak Masyarakat Amankan Pemilu ~ Headline.co.id (Medan). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD, meminta tokoh-tokoh agama dan pimpinan Pondok Pesantren ikut mengamankan Pemilu 2024 mendatang.
Hal ini ditegaskan Mahfud saat kunjungan ke Pondok Pesantren Al Kautsar Al Akbar, Medan, asuhan Kyai Ali Akbar Marbun, Kamis, (23/22/2023).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam kesempatan ini, Mahfud juga bertemu sejumlah pimpinan Pondok Pesantren, organisasi masyarakat sepertu NU dan Muhammadiyah serta organisasi keagamaan lainnya, di Sumatera Utara.
“Tahun depan mau Pemilu, tolong masyarakat didinginkan, disadarkan semua santri dan ummat agar menggunakan hak politiknya secara benar. Negara ini harus dijaga dan cara menjaganya adalah Pemilu sebagai sebuah sarana menyampaikan aspirasi politik mesti dijaga dengan baik,” papar Mahfud MD dihadapan para kyai dan tokoh masyarakat Sumatera Utara.
Baca juga: Hadiri IFW 2023, Menparekraf Harapkan Industri Fesyen Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri
Untuk menghidari konflik internal di berbagai rumah ibadah dan pondok pesantren, Menko Polhumam menegaskan agar sebisa mungkin menhindari praktik politik praktis di masjis-masjid.
“Sebisa mungkin dihindari politik praktis di masjid-masjid, agar tidak menimbulkan konflik internal,” tambah Mahfud.
Dalam kesempatan ini, Menko Polhukam menjelaskan politik itu ada dua; pertama politik inspiratif, dan yang kedua politik praktis.
Baca juga: Sereal Umbi Garut Nutriflakes Solusi Untuk Penderita Asam Lambung Naik
“Saya kalau ketemu tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sering saya sampaikan, politik itu ada dua; politik inspiratif berupa gagasan-gagasan kepemimpinan dan pengorganisasian negara dengan baik. Kalau pemilu, pemilu lah dengan jujur, kalau mau memerintah, tegakkan hukum dengan adil, nah itu bisa dikatakan dimana saja, di masjid tidak apa-apa, tapi kalau saya arahkan untuk memilih figur tertentu itu yang tidak boleh, itu namanya politik praktis,” jelas Mahfud yang juga guru besar hukum tatanegara ini.
“Negara ini lahir dari politik inspiratif, menegakkan keadilan itu politik, menegakkan hukum itu keputusan politik. Mohon hindari politik elektoral atau politik praktis di masjid masjid,” tambah Menko Polhukam kembali menekankan betapa tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren memiliki peran penting dalam ikut serta menjaga keutuhan negara.
Terkait pilihan politik, Mahfud menegaskan masyarakat silahkan menentukan pilihan politiknya sesuai dengan kesadaran politik masing-masing.
“Siapapun yang akan dipilih silahkan tapi jangan dipertentangkan di Masjid, agar kita tidak terjebak pada pertengkaran-pertengakaran yang tidak diinginkan,” ujar Mahfud.
Turut hadir salam pertemuan ini, pengasuh Pondok Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan, beberapa pimpinan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, pimpinan MUI Sumatera Utara, Penguruh Wilayah Nahdlatul Ulama, Pengurus Wilayah Muhammdiyah, Pimpinan Mualimat, Pimpinan, Fatayat, Ansor, IPNU dan IPPNU, PERGUNU, KAHMI, sejumlah tokoh agama dan tokoh adat Sumatera Utara.
Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Tiara Raffa Affar (Kris) Viral di Tiktok
