Headline.co.id, Bone Bolango ~ Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo menyiapkan arah kebijakan ketenagaan kesehatan 2027 melalui evaluasi program sumber daya manusia kesehatan (SDMK). Evaluasi itu digelar selama dua hari, 5–6 November 2026, untuk menilai capaian program SDMK tahun 2026 sekaligus memetakan kesenjangan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kegiatan tersebut diikuti 35 peserta dari unsur pemerintah provinsi, kabupaten/kota, rumah sakit, dan puskesmas. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi serta rencana tindak lanjut agar kebutuhan tenaga kesehatan dapat dipenuhi secara lebih merata sesuai kondisi pelayanan dan kebutuhan masyarakat.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Andriyanto Abdussamad, mengatakan sumber daya manusia kesehatan merupakan komponen strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan.
You might also like
Menurut Andriyanto, ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan perlu didukung tenaga kesehatan yang cukup, kompeten, profesional, dan terdistribusi secara merata. Karena itu, pemenuhan tenaga kesehatan tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga kesesuaian kompetensi dan keberlanjutan ketersediaannya di setiap fasilitas pelayanan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Pemenuhan tenaga kesehatan tidak cukup hanya dilihat dari jumlahnya. Kita juga harus memastikan kesesuaian kompetensi, pemerataan distribusi, peningkatan kapasitas, dan keberlanjutan ketersediaan tenaga kesehatan di setiap fasilitas pelayanan. Dengan demikian, masyarakat di wilayah perkotaan maupun pedesaan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas,” kata Andriyanto, Jumat (6/11/2026).
Evaluasi SDMK Gorontalo Diikuti 35 Peserta
Pertemuan evaluasi program SDMK yang digelar Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo berlangsung pada 5–6 November 2026. Forum tersebut diikuti 35 peserta yang berasal dari Tim Kerja SDMK Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit kabupaten/kota, serta perwakilan puskesmas.
Andriyanto menegaskan, evaluasi itu menjadi momentum untuk melihat secara objektif pelaksanaan program SDMK sepanjang 2026. Selain menilai capaian, pertemuan juga digunakan untuk mengidentifikasi kendala dan kesenjangan terkait ketersediaan, pemerataan, serta pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Ia mengatakan, hasil evaluasi perlu disusun berdasarkan kondisi yang terukur sehingga dapat digunakan sebagai dasar perbaikan program. Setiap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program SDMK diharapkan tidak berhenti sebagai bahan pembahasan, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah yang jelas.
Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Berbasis Data
Dalam penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK, Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dan mutakhir. Perencanaan juga perlu mempertimbangkan analisis beban kerja, jenis pelayanan, kondisi geografis, serta standar ketenagaan yang berlaku.
Menurut Andriyanto, data yang akurat menjadi landasan agar kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan benar-benar menjawab kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memastikan tenaga kesehatan tersedia sesuai kebutuhan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
Perencanaan berbasis data juga berkaitan dengan pemerataan distribusi dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Selain itu, keberlanjutan ketersediaan tenaga di setiap fasilitas pelayanan menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
Koordinasi Program dan Target Tindak Lanjut
Pertemuan evaluasi juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program pendayagunaan SDMK. Ruang lingkup koordinasi mencakup penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan, Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI), pengembangan kompetensi, perizinan praktik, serta pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan sesuai kewenangan masing-masing.
Andriyanto berharap peserta memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan capaian dan permasalahan secara terbuka, berbasis data, serta berorientasi pada solusi. Dengan cara itu, hasil evaluasi dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan program SDMK dan kebutuhan perbaikannya.
“Evaluasi harus menghasilkan langkah perbaikan yang konkret dan terukur. Setiap permasalahan yang ditemukan perlu ditindaklanjuti dengan solusi, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, dan indikator keberhasilan yang jelas. Kita ingin hasil pertemuan ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi menjadi dasar perbaikan kinerja program SDMK tahun berikutnya,” ujar Andriyanto.
Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo menargetkan tersusunnya rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk mengatasi berbagai kesenjangan SDMK. Rekomendasi tersebut sekaligus akan digunakan untuk memperkuat perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan pada 2027.
Penguatan tata kelola SDMK diharapkan dapat mendorong ketersediaan tenaga kesehatan yang lebih merata, meningkatkan profesionalisme, serta membuat pelayanan kesehatan semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
