Headline.co.id ~ Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong penguatan tanggul dan normalisasi sungai untuk melindungi wilayah rawan banjir di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Rekomendasi itu disampaikan setelah banjir susulan berdampak pada 222 kepala keluarga (KK) atau 794 jiwa di Gampong Lhok Raya, Cot Bayu, dan Padang Harapan berdasarkan data per 3 November 2026. Sebanyak 58 KK atau 205 jiwa masih mengungsi di dua lokasi, termasuk bayi, balita, dan lansia yang memerlukan perhatian khusus. Langkah tersebut dibahas saat tim monitoring dan evaluasi Satgas PRR meninjau Aceh Selatan pada Jumat (6/11/2026) untuk memperkuat perlindungan warga sekaligus mengurangi risiko banjir berulang.
Kepala Posko Nasional Satgas PRR, Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono, meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memastikan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan bagi para pengungsi.
“Pemkab Aceh Selatan agar menjamin kebutuhan dasar dan layanan kesehatan bagi 205 jiwa pengungsi dengan prioritas kelompok rentan,” tulis Wahyu melalui keterangan resmi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penanganan banjir saat ini berlangsung dalam status tanggap darurat pada 30 Oktober hingga 12 November 2026. Upaya yang dilakukan meliputi asesmen lokasi, pengoperasian dapur umum, serta penyaluran logistik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Satgas PRR juga merekomendasikan dukungan logistik dan peralatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah daerah diminta mengevaluasi kebutuhan perpanjangan status tanggap darurat sebelum masa berlaku penanganan tersebut berakhir.
Rumah Warga Masih Tergenang
Di Gampong Cot Bayu, air mulai surut ketika tim Satgas PRR melakukan pemantauan. Namun, rumah warga masih tergenang dengan ketinggian sekitar 15–40 sentimeter.
Kondisi itu menunjukkan penanganan banjir tidak cukup hanya melalui bantuan darurat. Pengurangan risiko perlu dilakukan agar wilayah terdampak dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dan warga bisa kembali beraktivitas dengan aman.
Satgas PRR merekomendasikan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera I mengkaji pembangunan tanggul dan normalisasi aliran Sungai Lae Soraya serta Krueng Trumon Raya.
Kajian tersebut diarahkan untuk melindungi Gampong Lhok Raya, Cot Bayu, dan Padang Harapan. Hasilnya juga akan menjadi bahan usulan dalam Rencana Induk PRR Tahun Anggaran 2027.
Tanggul Sungai Ladang Rimba Jadi Rujukan
Pengalaman pembangunan tanggul Sungai Ladang Rimba menjadi salah satu dasar pengkajian perlindungan wilayah rawan banjir di Aceh Selatan. Tanggul sepanjang sekitar 400 meter itu dibangun di samping SMP Negeri 1 Trumon Timur.
Sekolah tersebut sebelumnya terendam banjir pada November 2025 dan sempat diusulkan untuk direlokasi. Namun, rencana relokasi terkendala ketersediaan lahan. Setelah pengaman sungai dibangun di samping sekolah, lokasi itu dilaporkan tidak kembali mengalami banjir.
“Tanggul Sungai Ladang Rimba ±400 meter terbukti melindungi SMP Negeri 1 Trumon Timur sejak dibangun,” ujar Wahyu.
Meski dinilai efektif melindungi sekolah, pemeliharaan tanggul tetap diperlukan untuk menjaga fungsi perlindungannya. Keberadaan tanggul juga mendukung kelanjutan revitalisasi SMP Negeri 1 Trumon Timur melalui skema swakelola dengan waktu pelaksanaan 2,5 bulan.
Revitalisasi Sekolah Terkendala Material
Pelaksanaan revitalisasi sekolah masih menghadapi hambatan pasokan material. Banjir di kawasan Gelombang dan cuaca yang tidak menentu memengaruhi kelancaran distribusi bahan untuk pekerjaan tersebut.
Laporan juga mencatat dua gedung baru roboh. Karena itu, kondisi serta penanganan bangunan perlu dipastikan memenuhi standar keselamatan bagi siswa dan guru.
Kepala Data Posko Nasional Satgas PRR, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, mengatakan Satgas PRR merekomendasikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memantau pekerjaan secara berkala.
Satgas juga meminta penyesuaian waktu pelaksanaan dipertimbangkan berdasarkan kondisi lapangan. Pemerintah daerah diminta membantu kelancaran distribusi material, melengkapi data pengungsi dan kerusakan fasilitas umum, serta menjaga fungsi tanggul.
Dengan demikian, penguatan tanggul di Aceh Selatan diarahkan tidak hanya untuk merespons banjir susulan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perlindungan jangka menengah bagi permukiman dan fasilitas pendidikan yang berada di kawasan rawan terdampak.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
