Headline.co.id, Gorontalo ~ Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Gorontalo memperkuat kapasitas kader Posyandu agar mampu mendukung pemenuhan pelayanan dasar masyarakat melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penguatan tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis Kader Posyandu dalam Implementasi 6 SPM di Desa, Senin (21/9/2026), di Kota Gorontalo. Kegiatan ini diikuti 60 peserta dari lima desa pilot project, pemerintah desa, serta unsur terkait. Pelatihan dilakukan melalui penyampaian materi dan praktik teknis pada enam meja pelayanan Posyandu.
Ketua TP Posyandu Provinsi Gorontalo, Nani Ismail Mokodongan, mengatakan Posyandu kini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan. Menurut dia, Posyandu telah berkembang menjadi wadah pelayanan terpadu masyarakat yang dapat membantu mengidentifikasi dan menghubungkan kebutuhan warga dengan pihak yang berwenang.
Posyandu Gorontalo Didorong Layani Enam Bidang SPM
Enam bidang SPM yang didukung melalui Posyandu mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Posyandu memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Posyandu tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi telah berkembang menjadi wadah pelayanan terpadu masyarakat yang diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar melalui 6 SPM,” kata Nani Mokodongan dalam kegiatan tersebut.
Ia menilai kader memiliki posisi penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kader tidak hanya memberikan pelayanan Posyandu, tetapi juga mendengarkan kebutuhan warga, menemukan permasalahan pelayanan dasar, serta membantu menghubungkan kebutuhan tersebut dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.
“Saya berharap kegiatan hari ini tidak hanya menghasilkan tambahan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan keterampilan yang dapat langsung diterapkan oleh para kader di desa masing-masing,” ujar Nani.
Nani juga mengapresiasi kehadiran kepala desa dan Ketua TP Posyandu Desa. Dukungan pemerintah desa dinilai penting agar kebutuhan pelayanan dasar yang ditemukan melalui Posyandu dapat menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
Bimtek Posyandu Diikuti 60 Peserta
Bimbingan teknis tersebut mengusung tema “Penguatan Kapasitas Kader Posyandu sebagai Penggerak Pelayanan Terpadu dalam Mendukung Pemenuhan 6 SPM di Desa”. Peserta terdiri atas kader Posyandu 6 SPM dari lima desa pilot project, kepala desa, Ketua TP Posyandu Desa, unsur Dinas PMD kabupaten, narasumber, moderator, panitia, serta unsur pendukung lainnya.
Nani mengikuti kegiatan itu didampingi Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo yang juga menjabat Sekretaris TP Posyandu Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman.
Berbeda dari pelatihan yang hanya berisi penyampaian materi, bimtek diarahkan pada praktik teknis pelaksanaan 6 SPM melalui enam meja pelayanan Posyandu. Peserta mendapat pendampingan dari enam pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu layanan SPM sebagai pelatih.
Dalam sesi tersebut, kader memiliki kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan mencoba secara langsung mekanisme pelayanan yang dapat diterapkan di desa. Pendekatan ini diharapkan membantu kader memahami langkah yang perlu dilakukan ketika Posyandu 6 SPM dilaksanakan, termasuk cara mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan perangkat daerah terkait.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Yana Yanti Suleman mengatakan penguatan kapasitas kader perlu berjalan bersama penguatan kelembagaan, dukungan pemerintah desa, dan koordinasi dengan perangkat daerah pengampu setiap bidang SPM.
“Bimtek ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas kader sebagai ujung tombak pelayanan Posyandu di desa. Kita ingin kader tidak hanya memahami pelaksanaan kegiatan Posyandu, tetapi juga mampu mengenali kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dan menghubungkannya dengan enam bidang SPM yang menjadi tanggung jawab lintas sektor,” kata Yana.
Menurut Yana, kebutuhan masyarakat yang ditangani Posyandu tidak terbatas pada kesehatan. Kebutuhan tersebut juga mencakup pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
“Posyandu tidak lagi hanya berbicara tentang pelayanan kesehatan. Di dalamnya ada kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Karena itu, kader harus memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhan tersebut dan memastikan informasi maupun permasalahan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang,” ujarnya.
Yana menyebut lima desa pilot project sebagai ruang belajar bersama untuk melihat penerapan Posyandu 6 SPM secara nyata di tingkat desa. Proses tersebut digunakan untuk mengetahui hal-hal yang telah berjalan, bagian yang masih perlu diperkuat, serta model pelayanan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
“Keberhasilan implementasi 6 SPM melalui Posyandu tidak mungkin dicapai oleh satu sektor saja. Diperlukan kolaborasi yang kuat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, OPD pengampu, TP Posyandu dan kader. Yang paling penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut menghasilkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Yana.
Hasil Bimtek Diharapkan Diterapkan di Desa
Yana menegaskan, bimtek diharapkan menghasilkan perubahan dalam praktik pelayanan, bukan sekadar peningkatan pengetahuan. Kader diharapkan kembali ke desa dengan pengetahuan, keterampilan, dan rencana tindak lanjut yang jelas untuk diterapkan dalam pelayanan Posyandu.
“Kita berharap setelah mengikuti Bimtek ini, kader pulang ke desa dengan membawa pengetahuan, keterampilan dan rencana tindak lanjut yang jelas. Jadi, hasil Bimtek tidak berhenti pada kegiatan hari ini, tetapi diterapkan dalam pelayanan Posyandu dan menjadi bagian dari penguatan pelayanan dasar di masing-masing desa,” ujarnya.
Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo sebagai Sekretariat TP Posyandu Provinsi akan terus mendorong koordinasi dan pembinaan agar implementasi 6 SPM melalui Posyandu berjalan secara terintegrasi. Penguatan kapasitas kader dan dukungan lintas sektor diharapkan menjadikan Posyandu sebagai penggerak pelayanan terpadu di tingkat desa serta salah satu simpul pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
Dukung beri centang Headline.co.id di icon G (Gratis) atau Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
