Headline.co.id ~ Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktivasi 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru untuk memperluas layanan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di 34 provinsi pada November 2026. Penambahan fasilitas tersebut diproyeksikan menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Perluasan dilakukan secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kesiapan setiap SPPG. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat pemerataan layanan gizi, terutama bagi kelompok rentan dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, aktivasi SPPG dilakukan terhadap dapur yang telah terdaftar di portal mitra dan memenuhi persyaratan operasional. Menurut dia, BGN mengutamakan kebermanfaatan program serta kebutuhan penerima manfaat dalam menentukan dapur yang dapat mulai beroperasi.
“Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat,” ujar Agustina dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (6/11/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kesiapan Infrastruktur dan Personel Jadi Syarat
Agustina menegaskan, setiap SPPG yang diaktivasi harus membuktikan kesiapan dari sisi infrastruktur dan tenaga pelaksana. Kesiapan tersebut menjadi syarat penting agar proses produksi hingga penyaluran makanan berjalan sesuai tata kelola keamanan pangan.
“Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai tata kelola keamanan pangan,” jelasnya.
Selain kesiapan operasional, BGN mewajibkan seluruh SPPG yang diaktivasi memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut menjadi bagian dari pemenuhan standar kelayakan lingkungan pengolahan makanan, termasuk aspek higiene dan sanitasi dalam operasional dapur MBG.
Aktivasi Dapur MBG Berlanjut
Aktivasi 953 SPPG pada November 2026 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BGN untuk memperluas cakupan layanan MBG. Sebelumnya, pada Oktober 2026, BGN telah menginisiasi aktivasi 1.460 SPPG di 32 provinsi.
SPPG yang diaktivasi pada periode sebelumnya terutama diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. BGN juga merencanakan aktivasi SPPG baru dengan jumlah serupa pada pekan berikutnya untuk mempercepat pemerataan pelayanan gizi di berbagai daerah.
Perluasan jaringan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kesiapan masing-masing dapur. BGN memastikan pengembangan layanan tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah SPPG, tetapi juga pada kemampuan fasilitas dalam memproduksi dan menyalurkan makanan sesuai standar keamanan pangan.
Prioritas untuk Kelompok Rentan
Dalam pelaksanaan program, BGN memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta santri di lingkungan pesantren.
Kelompok tersebut menjadi sasaran utama, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat prevalensi stunting tinggi. Penempatan dapur MBG juga diarahkan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar agar layanan gizi dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan.
“Dapur-dapur ini kami arahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui. Balita serta santri di lingkungan pesantren,” kata Agustina.
Dengan penambahan SPPG di 34 provinsi, BGN memproyeksikan layanan MBG dapat menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat. Penguatan jaringan dapur tersebut diharapkan mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat dan memastikan program berjalan lebih merata serta tepat sasaran.
BGN Ingatkan Prosedur Aktivasi Resmi
BGN mengingatkan calon mitra dan masyarakat untuk mengikuti seluruh prosedur pembukaan serta aktivasi SPPG melalui mekanisme resmi. Agustina menegaskan bahwa proses tersebut dilakukan melalui sistem dan tidak memerlukan pembayaran imbalan kepada pihak tertentu.
“Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib,” tegasnya.
BGN memastikan perluasan layanan MBG akan terus dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kesiapan operasional, standar keamanan pangan, higiene dan sanitasi, serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
