Headline.co.id, Padang Panjang ~ Pengendalian inflasi Padang Panjang diperkuat setelah inflasi nasional pada Oktober 2026 turun menjadi 0,22 persen. Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatra Barat, menjalankan pemantauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, dan mendukung sektor pertanian untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Aula Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Selasa (3/11/2026). Pemko Padang Panjang menempuh berbagai program, termasuk Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, dan penyaluran bantuan pangan beras.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Putra Dewangga, mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kesinambungan serta koordinasi antarinstansi. Menurut dia, pemantauan harga dan program penguatan pasokan terus dilakukan untuk menjaga kebutuhan pokok masyarakat.
“Pengendalian inflasi membutuhkan langkah yang berkelanjutan dan koordinasi berbagai pihak. Oleh sebab itu, Pemko terus melakukan pemantauan serta menjalankan sejumlah program untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mendukung sektor pertanian,” ujar Putra dalam rapat tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Inflasi Sumbar dan Bukittinggi
Putra menyampaikan, inflasi nasional pada Oktober 2026 menurun dibandingkan September yang tercatat sebesar 0,30 persen. Penurunan tersebut menjadi konteks bagi pemerintah daerah dalam melanjutkan langkah pengendalian harga dan pasokan di wilayahnya.
Sementara itu, inflasi Sumatra Barat pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,86 persen secara bulanan atau month-to-month. Angka tersebut menunjukkan kondisi inflasi di tingkat provinsi yang menjadi bagian dari pertimbangan dalam pemantauan harga di daerah.
Kota Bukittinggi menjadi kota acuan penghitungan inflasi bagi Padang Panjang. Pada Oktober 2026, Bukittinggi mencatat inflasi sebesar 0,55 persen secara bulanan dan 3,83 persen secara tahunan atau year-on-year.
Data tersebut dibahas dalam rapat koordinasi sebagai bagian dari evaluasi kondisi inflasi serta langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan kelancaran distribusinya.
Program Pengendalian Harga
Pemerintah Kota Padang Panjang telah menjalankan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok secara rutin. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusi kebutuhan masyarakat berjalan lancar.
Selain pemantauan, Pemko melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar bersama Bulog Cabang Bukittinggi, serta penyaluran bantuan pangan beras. Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Menurut Putra, pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui intervensi terhadap harga, tetapi juga dengan memastikan pasokan tetap terjaga. Karena itu, kelancaran distribusi menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
Perhatian juga diarahkan pada sektor pertanian melalui bantuan sarana dan prasarana produksi, termasuk penyediaan bibit bagi petani. Dukungan tersebut diharapkan menjaga keberlangsungan kegiatan produksi pertanian sekaligus memperkuat ketersediaan pasokan pangan dalam jangka panjang.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Kepala BPS Kota Padang Panjang Abdul Razi serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
