Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak tokoh lintas agama memperkuat kerukunan umat beragama dengan memaknai ulang konsep toleransi. Ajakan itu disampaikan dalam Dialog Kerukunan Umat Beragama yang digelar Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, di Jakarta, Senin (2/11/2026). Pertemuan yang dihadiri pimpinan dan perwakilan enam agama di Indonesia tersebut membahas cara memperluas persamaan antarumat untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global.
Dialog itu juga menjadi wadah bagi para tokoh agama untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan masukan terkait penguatan kerukunan serta persatuan bangsa. Menag menilai toleransi tidak cukup dipahami sebagai kompromi atau sikap pasif dalam menerima perbedaan, melainkan perlu diarahkan pada pencarian persamaan substansial antarajaran agama.
Menag Dorong Perubahan Cara Memahami Toleransi
Nasaruddin mengatakan wilayah pergesekan akibat sekat perbedaan perlu diperkecil dengan memperluas ruang perjumpaan antarumat. Menurut dia, tradisi pengajaran agama yang terlalu menekankan perbedaan perlu diarahkan pada pemahaman objektif mengenai titik temu dalam ajaran moral, etika, dan kisah-kisah spiritual universal.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kalau toleransi itu, kesannya, image-nya, kita seolah-olah ada unsur dipaksa untuk memberikan suatu pengakuan yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Sebetulnya, kalau kita mau jujur, wilayah toleransi semacam itu bisa diperkecil. Apa yang selama ini kita anggap berbeda, sesungguhnya jangan-jangan tidak berbeda, hanya persepsi kita yang terlalu membedakannya satu sama lain,” ujar Nasaruddin.
Ia menyebut redefinisi toleransi tersebut penting untuk memperkuat stabilitas nasional sekaligus diplomasi religius Indonesia yang berbasis hati nurani. Menag mengatakan, banyak negara di Eropa hingga Afrika kini menghadapi kemunduran ekonomi, inflasi tinggi, kelangkaan energi, dan krisis.
Di sisi lain, Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,6 persen, inflasi yang terkendali, serta cadangan pangan nasional yang mencukupi. Menurut Nasaruddin, kemampuan Indonesia bertahan di tengah paceklik global tidak terlepas dari kontribusi para pemimpin agama yang konsisten menenangkan dan menertibkan umat di tingkat akar rumput.
Kerukunan Jadi Modal Diplomasi Religius
Nasaruddin menilai persatuan antarumat beragama bukan hanya penting bagi kondisi dalam negeri, tetapi juga menjadi modal bagi Indonesia dalam menjalankan diplomasi religius di tingkat internasional.
“Pendekatan diplomasi formal melalui lembaga dunia seperti PBB kerap mengalami jalan buntu dalam meredam konflik global. Sebaliknya, diplomasi religius yang menyentuh hati nurani, humanity is only one, terbukti mampu membangun kesadaran kolektif kemanusiaan tanpa memandang sekat suku, ras, atau agama,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan tantangan masa depan yang perlu dihadapi bersama, lain disrupsi teknologi berupa kecerdasan buatan tingkat tinggi atau artificial super intelligence dan persoalan moral generasi muda.
Untuk merespons tantangan tersebut, Kementerian Agama mendorong konsolidasi wadah ikatan cendekiawan lintas agama. Cendekiawan Muslim, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Khonghucu didorong duduk bersama untuk merumuskan strategi kebangsaan.
Dialog tersebut selanjutnya dipandu Staf Ahli Menteri Agama Gugun Gumilar. Sesi penyampaian aspirasi diawali perwakilan umat Kristen dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).
PGI mengapresiasi pembinaan kerukunan yang dijalankan Kementerian Agama. Perwakilan PGI menyoroti dua dimensi kerukunan, yakni interaksi nyata antarumat atau tolerance in action serta jaminan kebebasan beragama.
PGI juga menyampaikan sejumlah contoh toleransi konkret, seperti kerja sama lintas agama melalui Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia dan Aksi Iklim Lintas Iman.
“Di PGI, kami selalu melihat kerukunan itu dari dua aspek, dua dimensi. Yang pertama, aspek kerukunan di mana terjadi interaksi atau kerja sama antaragama. Jadi, bukan hanya tolerance discourse, melainkan juga tolerance in action,” ujar Pendeta Johan, perwakilan PGI.
PGI berharap sinergi dan koordinasi dengan Kementerian Agama terus dilakukan, terutama apabila muncul persoalan kebebasan beribadah di lapangan.
Tokoh Agama Sampaikan Apresiasi dan Kewaspadaan
Perwakilan umat Buddha dari Sangha Agung Indonesia juga menyampaikan apresiasi. Ia mengatakan umat Buddha di Indonesia merasa terlindungi, aman, dan nyaman dalam menjalankan ibadah. Menurut dia, keharmonisan serta sinergi antarumat beragama berjalan baik hingga tingkat daerah, salah satunya di Provinsi Banten melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
“Pada intinya, kami di Indonesia sudah cukup merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah karena hampir setiap kegiatan yang kami lakukan selalu bisa berkolaborasi,” ungkapnya.
Perwakilan tersebut juga menyatakan komitmen untuk merenungkan dan menerapkan arahan Menteri Agama di tengah masyarakat Buddha.
Sementara itu, Ketua Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Letjen TNI (Purn) I Nyoman Cantias menilai Kementerian Agama telah menjadi jembatan komunikasi antarumat beragama. Ia mengingatkan pentingnya merawat persatuan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang berpotensi memicu gesekan.
I Nyoman juga menyampaikan terima kasih atas pendampingan Kementerian Agama dalam pelaksanaan Mahasabha, forum lima tahunan PHDI.
“Jadi, kita patut berbangga bagaimana Bapak Menteri Agama ini membuat suatu jembatan, membangun komunikasi kepada kita semua dalam rangka terus meningkatkan kerukunan agama di Indonesia,” tutur I Nyoman.
Pada akhir dialog, Sekretaris Jenderal Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Imam Pituduh menyoroti ancaman krisis multidimensi, mulai dari politik, ekonomi, sosial, kultural, hingga ekologis. Ia juga menyinggung meningkatnya eskalasi konflik geopolitik global yang berdampak langsung ke Tanah Air.
Imam mengimbau para pemimpin agama memperkuat doa dan menjaga kewaspadaan bersama.
“Mohon doanya. Kita semua, pemimpin agama, punya dua hal yang tidak boleh kita lepaskan, yaitu mengelola, menjaga, dan merawat aset. Pertama, aset spiritual, yaitu doa. Kedua, aset institusional,” tegasnya.
Ia mengingatkan empat aset bangsa—spiritual, institusional, kultural, dan intelektual—perlu terus dirawat agar nilai-nilai toleransi tidak tergerus oleh pergeseran zaman atau shifting mode pada generasi muda.
Menutup dialog, Gugun Gumilar menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk memprioritaskan kegiatan keagamaan serta membuka komunikasi seluas-luasnya tanpa sekat umat dan pemerintah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
