Headline.co.id ~ Loka MBG dikembangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung tata kelola pembelanjaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengembangan sistem tersebut disepakati melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (30/10/2026). Loka MBG dirancang untuk membuat transaksi pengadaan kebutuhan program lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem itu mengadaptasi pengalaman Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) dalam memfasilitasi pembelian, perbandingan harga, dan pencatatan transaksi secara digital.
Kerja sama tersebut menjadi langkah Kemendikdasmen dan BGN dalam menyiapkan mekanisme pembelanjaan yang sesuai dengan kebutuhan operasional SPPG. Pengembangan Loka MBG juga diharapkan membantu transaksi pengadaan berlangsung lebih tertata dan mudah ditelusuri.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menyatakan, penguatan tata kelola pembelanjaan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan MBG agar manfaat program dapat dirasakan peserta didik di seluruh Indonesia.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Alhamdulillah, ini satu kerja sama yang sangat bagus, dan mudah-mudahan dengan kerja sama ini pelayanan MBG semakin baik, tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh murid di Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menegaskan, MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung kesehatan anak sekaligus meningkatkan semangat belajar peserta didik.
Loka MBG Mengadopsi Pengalaman SIPLah
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, pengalaman SIPLah digunakan karena sistem tersebut telah berjalan dalam mendukung pembelanjaan satuan pendidikan. Menurut dia, pengembangan sistem baru dapat dilakukan secara lebih terarah dengan mengadaptasi model yang sudah diterapkan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan SPPG.
“Daripada kita mengarang-ngarang sesuatu yang belum pernah ada, yang belum tentu bisa jalan, jadi kita mengadopsi, meniru sesuatu yang memang sudah berjalan, sudah baik di Kemendikdasmen. Tinggal kita modifikasi sedikit, kita harapkan bisa sebaik bagaimana Kemendikdasmen mengelola SIPLah,” ungkap Sudaryono.
Pengalaman SIPLah dinilai relevan untuk pengadaan kebutuhan operasional dalam skala besar. Sistem tersebut menyediakan informasi harga, mempertemukan pembeli dengan penyedia, serta mendokumentasikan transaksi secara konsisten.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD Dikdas PNFI) Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menyampaikan, SIPLah mencatat 5,01 juta transaksi senilai Rp21,6 triliun sepanjang 2025. Transaksi itu melibatkan 294.897 satuan pendidikan, dengan pertumbuhan jumlah transaksi 20,76 persen dan nilai transaksi 25,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Melalui SIPLah, satuan pendidikan dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri dengan pilihan dari 73.725 toko yang tersebar di 496 kabupaten dan kota. Sistem tersebut juga memungkinkan pengguna membandingkan harga antarpenyedia, sedangkan harga mengacu pada standar satuan harga pemerintah daerah.
Informasi barang dan harga yang tersedia secara terbuka membantu pengguna mempertimbangkan pilihan sebelum melakukan transaksi. Pencatatan secara digital juga memungkinkan transaksi ditelusuri kembali sehingga mendukung akuntabilitas pengadaan.
Uji Coba Melibatkan 40 SPPG dan 200 Pemasok
Prinsip serupa akan diterapkan melalui Loka MBG. Selain mendukung ketertiban administrasi dan efisiensi pembelanjaan, sistem itu berpotensi membuka peluang bagi pemasok lokal di sekitar dapur SPPG untuk menawarkan produk dan memenuhi kebutuhan program.
Dalam kerja sama tersebut, Kemendikdasmen mendukung pengembangan sistem melalui Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan (Balai SDSP). Kolaborasi ini juga mencakup pembagian peran dan tanggung jawab para pihak, termasuk mitra penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.
“Pengalaman ekosistem SIPLah ini yang akan kita sampaikan dalam kerja sama ini untuk dapat mendukung Loka MBG,” jelas Gogot.
Pengembangan Loka MBG telah memasuki tahap uji coba dengan melibatkan 40 SPPG dan sekitar 200 pemasok. Sistem tersebut menjalani peluncuran awal atau soft launching pada 30 Oktober 2026.
Peluncuran resmi atau grand launching direncanakan berlangsung pada Desember 2026. Adapun implementasi secara menyeluruh ditargetkan mulai Januari 2027.
Tahap uji coba digunakan untuk menguji kesiapan sistem dan menyesuaikan fitur dengan kebutuhan pembelanjaan SPPG. Proses tersebut juga dilakukan untuk memastikan mekanisme transaksi dapat mendukung operasional program.
Perluasan ekosistem SIPLah melalui Loka MBG menunjukkan pemanfaatan pengalaman digitalisasi di sektor pendidikan untuk mendukung program pemerintah lainnya. Dengan tata kelola pembelanjaan yang lebih transparan dan akuntabel, Loka MBG diharapkan membantu kelancaran pemenuhan kebutuhan SPPG serta memperluas keterlibatan pemasok lokal dalam ekosistem MBG.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Meutya Hafid Ingatkan AI Jangan Menyeragamkan Keragaman Indonesia](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/10/siaran-pers-meutya-hafid-ingatkan-ai-jangan-menyeragamkan-keragaman-indonesia.jpg)
