Headline.co.id, Jakarta ~ Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Arahan tersebut disampaikan dalam V-Insight Sharing Session di Jakarta, Selasa (27/10/2026), sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman karhutla sepanjang musim kemarau 2026. ASN diminta memetakan kerentanan wilayah kerja, memverifikasi informasi titik api, serta memastikan layanan publik tetap berjalan ketika masyarakat terdampak asap atau kebakaran.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 26 Oktober 2026, tercatat 5.830 kejadian kebakaran dengan luas lahan terbakar melampaui 74.671,5 hektare di enam provinsi prioritas. Kondisi tersebut berdampak terhadap sedikitnya 5,6 juta jiwa di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
ASN Diminta Jadi Penyaring Informasi Karhutla
Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN, Dr. Erna Irawaty, mengatakan penanganan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada lembaga kebencanaan. Menurut dia, seluruh instansi pelayanan publik perlu mengambil bagian karena bencana tersebut dapat mengganggu kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan aktivitas ekonomi nasional.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Erna menginstruksikan aparatur negara untuk aktif memetakan kerentanan di wilayah kerja masing-masing. Pemetaan itu diperlukan agar setiap unit kerja dapat menyiapkan langkah perlindungan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
Selain perlindungan masyarakat, ASN juga diminta memastikan keberlangsungan layanan esensial di lingkungan unit pelayanan publik. Penyesuaian prosedur diperlukan apabila pelayanan mengalami gangguan akibat asap atau kebakaran.
“Di lingkungan unit pelayanan publik sendiri, ASN juga perlu memastikan bahwa layanan esensial tetap berjalan dengan menyesuaikan prosedur dan kebutuhan perlindungan masyarakat apabila terjadi gangguan akibat asap atau kebakaran,” tegas Erna.
Erna juga menekankan peran ASN sebagai agen penyebar informasi tepercaya. Setiap laporan mengenai indikasi titik api harus disaring dan diverifikasi sebelum disampaikan kepada publik.
Menurut dia, pengusutan dan pelaporan melalui kanal resmi kementerian atau lembaga berwenang penting untuk memastikan informasi yang beredar akurat. Langkah tersebut juga diperlukan guna mencegah munculnya kepanikan massal di tengah masyarakat.
Mitigasi Karhutla Harus Dilakukan Sebelum Api Membesar
Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB, Agus Riyanto, menekankan pentingnya mitigasi yang dilakukan sebelum kebakaran berkembang menjadi krisis lingkungan. Pengendalian karhutla, kata dia, tidak cukup mengandalkan tindakan setelah kobaran api membesar.
Kesiapsiagaan aparatur perlu diwujudkan melalui penguatan kompetensi teknis, penyusunan peta risiko lokal, serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat pengawasan di wilayah rawan. Upaya tersebut menjadi bagian dari pergeseran pendekatan, dari pemadaman reaktif menuju mitigasi yang terencana.
Kompleksitas pemicu karhutla juga menjadi perhatian Kementerian Kehutanan. Faktor yang disebut lain anomali cuaca, kekeringan tanah, dan keterbatasan akses geografis.
Perwakilan Direktorat Konservasi Spesies Genetik Kementerian Kehutanan, Dr. Ahmad Munawir, mengatakan penanganan bencana harus dilakukan melalui tahapan yang saling terintegrasi. Tahapan tersebut meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, deteksi dini, respons cepat, hingga pemulihan ekosistem.
“ASN dituntut tidak hanya memahami risiko bencana, tetapi juga mampu menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi langkah antisipatif, respons yang tepat, dan pelayanan publik yang tangguh,” kata Ahmad Munawir.
Kerja Sama Antarinstansi Diperlukan
Penanganan karhutla dipandang sebagai tanggung jawab kolektif seluruh instansi pelayanan publik. Setiap unit kerja pemerintah dituntut memiliki kewaspadaan terhadap risiko di wilayahnya serta kemampuan menyesuaikan layanan ketika bencana mengganggu aktivitas masyarakat.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas pelayanan publik nasional dari dampak bencana alam. Penguatan kerja sama antarlembaga juga dinilai menjadi pilar penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang tangguh dan responsif.
Melalui penguatan kapasitas ASN, pemetaan risiko, verifikasi informasi, serta penerapan lima tahapan penanganan bencana, respons terhadap karhutla diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekosistem.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
