Headline.co.id, Surakarta ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memetakan kapasitas komunikasi publik di 38 provinsi melalui Rembuk Komunikasi Publik Nasional 2026. Kegiatan tersebut digelar Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Ditjen KPM) di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (29/9/2026). Pemetaan dilakukan untuk mengetahui kondisi riil penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di daerah sekaligus merumuskan pembinaan yang sesuai kebutuhan. Hasilnya akan ditindaklanjuti melalui penguatan regulasi, fasilitasi, kapasitas teknis, serta kolaborasi antardaerah.
Rembuk Komunikasi Publik Nasional 2026 mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Pelaksanaan Sub Urusan IKP di Daerah”. Forum ini menjadi ruang evaluasi penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah dan perumusan arah pembinaan agar lebih tepat sasaran.
Kapasitas komunikasi publik masih tidak merata
Berdasarkan pemetaan Kemkomdigi bersama tim ahli Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (FPIPS UPI) terhadap 38 Diskominfo provinsi, sebanyak 35 persen provinsi masuk kategori kuat. Sementara itu, 32 persen berada dalam kategori belum optimal dan 33 persen lainnya masih memerlukan penguatan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kesenjangan kapasitas tersebut paling terasa di wilayah timur Indonesia, khususnya daerah otonomi baru. Pemetaan juga menemukan paradoks dalam penyelenggaraan komunikasi publik. Daerah dinilai aktif memproduksi konten, tetapi aspek komunikasi publik justru mencatat nilai terendah secara nasional, yakni 52,0.
Hampir separuh daerah juga belum memiliki dokumen strategi komunikasi yang terstruktur. Dari sisi anggaran dan sumber daya manusia, lebih dari separuh alokasi anggaran IKP masih terserap untuk operasional publikasi harian dan relasi media.
Adapun fungsi strategis, seperti penyusunan strategi komunikasi dan penguatan kompetensi sumber daya manusia, memperoleh porsi yang relatif kecil, yakni sekitar 0,7 persen. Selain itu, masih ditemukan fragmentasi tata kelola kehumasan berupa pemisahan maupun tumpang tindih peran Diskominfo, unit kehumasan sekretariat daerah, dan tim pimpinan daerah.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya mengatakan, komunikasi publik berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Menurut dia, Diskominfo memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan kebutuhan informasi masyarakat.
“Keberhasilan suatu program atau kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas perancangannya, tetapi juga oleh seberapa jernih kebijakan tersebut dikomunikasikan, seberapa baik dipahami, dan pada akhirnya seberapa besar kepercayaan publik dapat dibangun,” ujar Fifi.
Direktur Komunikasi Publik Kemkomdigi Nunik Purwanti menegaskan, pemetaan tersebut bukan untuk membuat pemeringkatan antardaerah. Pemetaan itu digunakan sebagai instrumen untuk mengetahui kondisi nyata penyelenggaraan komunikasi publik.
“Pemetaan ini adalah instrumen diagnosis objektif. Kita ingin melihat cermin kondisi riil di lapangan, agar intervensi dan pembinaan yang dirumuskan di tingkat nasional dapat berjalan tepat sasaran dan berbasis kebutuhan nyata,” jelas Nunik.
Kolaborasi antardaerah dinilai menjadi kebutuhan
Mitra akademis FPIPS UPI, Prof Karim Suryadi, mengatakan, temuan pemetaan perlu direspons dengan memperkuat kolaborasi antardaerah, berbagi sumber daya, dan mempertukarkan praktik baik. Keterbatasan anggaran, menurut dia, tidak seharusnya membuat pemerintah daerah bekerja sendiri-sendiri.
“Kita tidak lagi harus bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi antardaerah sudah menjadi keharusan,” kata Karim.
Ia menyebut perangkat pendukung operasional dan sumber daya lain dapat dimanfaatkan bersama, terutama untuk daerah yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas. Pertukaran praktik baik juga dinilai penting karena pola komunikasi di setiap daerah memiliki karakteristik berbeda.
Karim mencontohkan pengalaman di Nusa Tenggara Timur yang menunjukkan masyarakat memiliki beragam saluran komunikasi yang berkembang di luar saluran resmi pemerintah. Menurut dia, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran, tetapi penerapannya tidak dapat disamaratakan.
“Pola dan saluran komunikasi, serta hubungan Dinas Kominfo dengan masyarakat, memiliki karakteristik yang khas dan unik di setiap daerah. Sebagian hal bisa disesuaikan dan direplikasi, namun pada hakikatnya cara penerapannya tidak bisa disamaratakan,” ujarnya.
Pembinaan diarahkan pada tiga aspek
Menindaklanjuti hasil pemetaan kapasitas komunikasi publik, Ditjen KPM mengarahkan pembinaan dengan prinsip steering rather than rowing. Pemerintah pusat tidak mengambil alih pelaksanaan komunikasi publik di daerah, melainkan membangun ekosistem pendukung melalui penyempurnaan regulasi, penyediaan perangkat pendukung, dan penguatan kapasitas.
Pembinaan tersebut diarahkan pada tiga aspek, yakni regulasi, fasilitasi, dan teknis. Dalam aspek regulasi, Kemkomdigi mendorong penyempurnaan regulasi, penyusunan standar minimal penyelenggaraan 10 suburusan IKP, serta penegasan kewenangan Diskominfo.
Pada aspek fasilitasi, pembinaan dilakukan melalui pendampingan berbasis kebutuhan daerah, penyediaan templat dan modul, pengembangan sistem pembelajaran daring, serta fasilitasi forum berbagi praktik baik antardaerah.
Sementara itu, aspek teknis mencakup penyusunan strategi komunikasi, content plan, pemantauan isu, relasi media, hingga penguatan kemitraan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
Melalui Rembuk Komunikasi Publik Nasional 2026, Kemkomdigi mendorong agar kebijakan dan program penguatan komunikasi publik disusun berdasarkan kondisi nyata di daerah. Menutup forum, Fifi menyampaikan apresiasi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid kepada seluruh jajaran Diskominfo.
“Beliau menitipkan harapan agar Rembuk Komunikasi Publik Nasional ini menjadi momentum memperkuat sinergi pusat dan daerah, sehingga komunikasi pemerintah semakin efektif, responsif, dan dipercaya masyarakat,” tutup Fifi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
