Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk menjaga keamanan ekosistem digital nasional. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026). Rapat tersebut membahas situasi strategis keamanan nasional, termasuk potensi ancaman di ruang digital dan percepatan penanganan konten negatif.
Rapat koordinasi itu untuk pertama kalinya diselenggarakan di luar Kantor Badan Intelijen Negara (BIN), dengan Kemkomdigi sebagai tuan rumah. Pertemuan dipimpin Kepala BIN Jenderal TNI (Purn), M. Herindra, selaku Kepala Komite Intelijen Pusat (Kominpus), serta dihadiri Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Jenderal TNI (Purn), Nugroho Sulistyo Budi.
Keamanan ekosistem digital membutuhkan sinergi
Rapat tersebut juga diikuti jajaran pimpinan dan perwakilan unsur intelijen, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, serta kementerian dan lembaga terkait. Unsur yang hadir lain Polri, TNI, dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Meutya mengatakan, perkembangan teknologi digital telah menjadikan ruang digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekaligus kepentingan strategis nasional. Karena itu, keamanan ekosistem digital tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga secara sendiri-sendiri.
Menurut dia, pengamanan ruang digital membutuhkan pertukaran informasi, koordinasi, dan langkah antisipatif yang terintegrasi. Sinergi tersebut diperlukan untuk menghadapi potensi ancaman yang semakin kompleks.
“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” ujar Meutya.
Konten negatif menjadi perhatian dalam rapat Kominpus
Rapat Kominpus menjadi ruang konsolidasi untuk membahas perkembangan situasi strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional. Forum itu juga membahas dinamika serta potensi ancaman di ruang digital.
Pertukaran perspektif antarlembaga diharapkan dapat memperkuat kemampuan negara dalam mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas. Salah satu perhatian dalam forum tersebut ialah percepatan penanganan konten negatif.
Konten negatif yang dibahas mencakup konten terorisme, pornografi anak, narkoba, judi online, serta disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian atau DFK.
Meutya menuturkan, penanganan berbagai jenis konten tersebut membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Informasi yang tersedia perlu segera ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” tuturnya.
Informasi intelijen dan keamanan siber
Meutya menambahkan, informasi intelijen dan kemampuan keamanan siber menjadi bagian penting untuk membaca perkembangan ancaman secara lebih dini. Kedua hal tersebut juga diperlukan dalam menyusun respons yang tepat.
Ia menilai koordinasi antarlembaga dapat membuat informasi yang dimiliki setiap institusi menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur.
“Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi,” jelas Meutya.
Keamanan digital dan kepercayaan masyarakat
Menurut Meutya, penguatan keamanan digital perlu berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Transformasi digital yang semakin luas membuat ketahanan sistem digital menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.
Ia mengatakan, semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia.
“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” tutup Meutya.
