Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyebut kepercayaan publik sebagai ujian utama dalam adopsi kecerdasan buatan (AI) di pemerintahan. Ia menyampaikan hal itu dalam acara AI Incubation for Public Sector Demo Day 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026). Menurut Nezar, penerapan AI harus dilakukan dengan menyesuaikan bahasa, norma, data, dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Nezar mengatakan keberhasilan AI di pemerintahan tidak cukup dinilai dari kecepatan proses yang dihasilkan teknologi tersebut. Ukuran yang lebih penting, kata dia, adalah manfaat yang dirasakan masyarakat melalui layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, serta akses yang lebih adil.
Kepercayaan Publik Menjadi Tolok Ukur
Dalam forum tersebut, Nezar menegaskan bahwa teknologi AI perlu diarahkan untuk memperbaiki hubungan masyarakat dengan negara. Penerapan teknologi tidak hanya berkaitan dengan kecanggihan sistem, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas pelayanan dan martabat masyarakat saat berinteraksi dengan pemerintah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Ukuran keberhasilan tersebut adalah layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, akses yang lebih adil, dan martabat yang lebih besar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan negara,” jelas Nezar.
Ia menilai kepercayaan publik akan terbentuk apabila AI benar-benar membuat pemerintah lebih mampu merespons kebutuhan warga. Karena itu, penerapan teknologi tersebut harus memperhatikan manfaat nyata, bukan semata-mata mengejar kecepatan adopsi.
Nezar menegaskan, keberadaan sistem AI yang terlihat canggih belum dapat menjadi ukuran keberhasilan apabila masyarakat belum merasakan perubahan dalam layanan pemerintahan. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan teknologi tersebut memberi dampak yang relevan bagi warga.
AI Perlu Diadaptasi di Setiap Daerah
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keragaman karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut membuat penerapan AI tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama di seluruh wilayah tanpa mempertimbangkan konteks lokal.
Nezar mengatakan solusi yang berhasil di satu lingkungan belum tentu dapat diterapkan secara langsung di lingkungan lain. Adaptasi menjadi bagian penting agar AI dapat digunakan sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan pemerintahan di masing-masing daerah.
“Solusi yang berhasil di satu lingkungan mungkin tidak akan berhasil di lingkungan lain tanpa adaptasi yang cermat. Adopsi saja tidak cukup, adaptasi adalah hal yang terpenting. AI harus sesuai dengan bahasa lokal, norma lokal, data lokal, dan pola kebutuhan lokal,” tegas Nezar.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan AI untuk pemerintahan perlu memperhatikan pemahaman masyarakat. Bahasa, norma, data, dan pola kebutuhan lokal menjadi unsur yang harus dipertimbangkan agar teknologi tidak berhenti pada penerapan sistem, tetapi dapat digunakan secara efektif.
Nilai Publik Tidak Cukup dari Janji AI
Nezar mengakui teknologi AI memiliki potensi yang sangat signifikan. Namun, potensi tersebut belum otomatis menghasilkan nilai publik. Manfaat bagi masyarakat baru akan muncul apabila teknologi mampu menjawab kebutuhan manusia yang nyata.
Selain menjawab kebutuhan warga, penerapan AI juga memerlukan dukungan lembaga yang kompeten, perlindungan yang jelas, dan kolaborasi. Ketiga unsur tersebut disebut penting agar pengembangan serta penggunaan AI dalam pemerintahan berjalan sesuai tujuan pelayanan publik.
“Janji AI sangat signifikan, tetapi janji saja bukanlah nilai publik. Nilai publik muncul ketika teknologi memenuhi kebutuhan manusia yang nyata, didukung oleh lembaga yang kompeten, diatur oleh perlindungan yang jelas, dan dibentuk melalui kolaborasi,” imbuh Nezar Patria.
Dengan demikian, adopsi AI di pemerintahan tidak hanya menjadi agenda teknologi. Penerapannya juga berkaitan dengan kapasitas lembaga, kejelasan perlindungan, dan kerja sama dalam memastikan teknologi digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Pemerintah Dituntut Lebih Responsif dan Inklusif
Nezar menempatkan kemampuan pemerintah untuk menjadi lebih responsif dan inklusif sebagai tolok ukur utama implementasi AI. Teknologi tersebut dinilai berhasil apabila warga merasa pemerintah lebih mampu memenuhi kebutuhan mereka serta layak dipercaya.
“Tolok ukur utama kecerdasan buatan dalam pemerintahan bukanlah seberapa canggih sistem tersebut tampak. Hal yang terpenting adalah apakah warga negara merasa pemerintah telah menjadi lebih mampu, responsif, inklusif, dan layak dipercaya,” pungkas Nezar Patria.
Pernyataan Wamenkomdigi itu menegaskan bahwa kepercayaan publik menjadi dasar penting dalam adopsi AI pemerintahan. Teknologi harus ditempatkan sebagai sarana untuk memperbaiki pelayanan, memperluas akses, dan meningkatkan kualitas keputusan pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat.
