Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Upaya tersebut dibahas dalam konferensi pers perkembangan penanganan karhutla di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Penanganan dilakukan melalui pengendalian api, pemantauan titik panas dan cuaca, pemadaman darat serta udara, perlindungan masyarakat, pemantauan kualitas udara, dan penegakan hukum.
Deputi I Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Fahd Pahdepie, mengatakan penanganan karhutla tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api. Pemerintah juga berupaya memastikan masyarakat terdampak dapat segera pulih dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Dalam penanganan karhutla, pemerintah menghadapi dua pekerjaan sekaligus. Pertama adalah mengendalikan api di lapangan. Tapi ada pekerjaan besar kedua yang tidak kalah penting, yaitu memastikan masyarakat di sana segera pulih kondisinya,” ujar Fahd dalam konferensi pers tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penanganan Karhutla Dilakukan secara Terintegrasi
Menurut Fahd, dampak karhutla dapat meluas hingga di luar wilayah terjadinya kebakaran. Asap yang ditimbulkan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, kualitas udara, mobilitas, aktivitas sehari-hari, hingga perekonomian daerah.
Karena itu, koordinasi penanganan dilakukan secara terintegrasi. Pemantauan cuaca dan titik panas digunakan untuk mendeteksi perkembangan situasi. Informasi tersebut kemudian menjadi bagian dari penanganan melalui operasi pemadaman di darat dan udara serta perlindungan bagi masyarakat yang terdampak.
Pemerintah juga memperhatikan kondisi kualitas udara dan aspek penegakan hukum untuk mengusut penyebab kebakaran. Masing-masing kementerian dan lembaga menyampaikan perkembangan sesuai tugas dan kewenangannya agar informasi yang diterima masyarakat tidak terpisah-pisah.
“Karhutla tidak dapat ditangani oleh satu institusi. Hari ini kami hadir di sini juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kerja keras, kolaborasi, dan gotong royong lintas institusi ini nyata di lapangan dilakukan,” kata Fahd.
Penegakan Hukum terhadap Penyebab Kebakaran
Fahd mengatakan aspek hukum menjadi penting karena terdapat laporan bahwa sebagian kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah berkomitmen menindak pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan.
“Banyak dilaporkan bahwa sebetulnya penyebabnya adalah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu saya kira menjadi komitmen pemerintah juga untuk menegakkan hukum bagi siapapun yang menimbulkan kebakaran hutan yang merugikan banyak pihak,” tegas Fahd.
Penanganan karhutla tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Setelah konferensi pers, perwakilan kementerian dan lembaga menyampaikan perkembangan situasi, tindakan yang telah dan sedang dilakukan, serta langkah antisipasi menghadapi perkembangan karhutla di sejumlah wilayah.
Pemerintah Dorong Informasi Akurat bagi Masyarakat
Selain penanganan api, pemerintah berupaya memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai kondisi terkini di lapangan. Informasi itu mencakup wilayah yang membutuhkan perhatian, langkah penanganan, risiko yang perlu diantisipasi, serta tindakan yang perlu dilakukan masyarakat.
Fahd menyoroti pentingnya penyampaian informasi yang akurat di tengah situasi karhutla. Menurut dia, informasi yang tidak lengkap, informasi lama, maupun hoaks yang kembali beredar dapat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
“Kami juga melihat bahwa informasi yang beredar banyak juga yang dari tahun-tahun sebelumnya, banyak yang hoaks. Kita berusaha memastikan masyarakat mendapatkan informasi langsung, first hand, dari pihak pemerintah,” ujarnya.
Ia mengajak media turut menyampaikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat. Dalam kondisi darurat seperti karhutla, kecepatan informasi diperlukan, tetapi ketepatan informasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengambil langkah yang sesuai.
“Dalam situasi seperti karhutla, kecepatan informasi memang dibutuhkan, tetapi ketepatan informasi jauh lebih menentukan dan juga memberikan ketenangan, memberikan rasa aman bagi masyarakat yang terdampak,” kata Fahd.
Fahd mengatakan pemerintah berkomitmen menjalankan arahan Presiden untuk mempercepat penyelesaian persoalan karhutla. Upaya itu dilakukan melalui kerja bersama pemerintah pusat, institusi terkait, serta unsur yang bekerja langsung di lapangan.
“Pemerintah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menuntaskan permasalahan karhutla,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan media dan masyarakat diperlukan agar perkembangan penanganan karhutla dapat diketahui secara akurat. Pemerintah juga membuka ruang agar informasi mengenai kondisi di lapangan terus disampaikan secara faktual dan terukur.
Melalui pendekatan lintas sektor, penanganan karhutla diarahkan tidak hanya untuk mengendalikan kebakaran. Upaya tersebut juga mencakup perlindungan masyarakat, pemulihan aktivitas warga, penjagaan kualitas lingkungan, serta pelaksanaan aspek hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
