Headline.co.id, Pati ~ Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat menjadi prioritas dalam penanganan kejadian keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada Kamis (10/9/2026), Wakil Kepala BGN Trenggono bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meninjau penerima manfaat yang masih menjalani perawatan. Hingga hari itu, sebanyak 59 orang masih dirawat dan seluruhnya dilaporkan dalam kondisi membaik. Penanganan dilakukan melalui koordinasi BGN dan pemerintah daerah untuk memastikan layanan kesehatan serta pembiayaan berjalan tanpa kendala.
Trenggono mengatakan tidak ada penerima manfaat yang berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Ia menyampaikan hal tersebut setelah melihat langsung kondisi korban bersama Plt. Bupati Pati.
“Kami bersama Bapak Plt. Bupati langsung menjenguk dan melihat dari dekat. Sampai dengan siang atau sore hari ini, masih ada 59 yang masih dirawat dan semuanya sudah dalam kondisi yang segera pulih. Tidak ada yang kondisinya mengkhawatirkan,” ujar Trenggono, Kamis (10/9/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penanganan Biaya Perawatan
BGN memastikan seluruh penerima manfaat yang terdampak memperoleh penanganan kesehatan secara optimal. Pemerintah daerah dan BGN berkoordinasi agar kebutuhan perawatan tidak terhambat persoalan pembiayaan.
“Yang jelas semua akan ditangani oleh pemerintah daerah maupun dari BGN. Jadi, tidak ada masalah untuk biayanya, sudah diatasi semua baik dari pemda maupun BGN,” kata Trenggono.
Koordinasi BGN dan Pemerintah Kabupaten Pati dilakukan untuk memastikan penerima manfaat mendapatkan layanan kesehatan sesuai kebutuhan. Langkah tersebut juga ditujukan agar respons terhadap kejadian di lapangan berlangsung cepat dan terukur.
BGN Evaluasi Pelaksanaan MBG di Pati
Kejadian keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG di Pati menjadi perhatian BGN untuk memperkuat pengawasan program. Evaluasi diarahkan pada proses penyediaan dan distribusi makanan agar sesuai dengan standar keamanan pangan.
Trenggono berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan MBG. Menurut dia, keselamatan penerima manfaat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan program tersebut.
“Harapannya tentu tidak ada lagi makanan MBG yang disiapkan menimbulkan kejadian seperti ini,” ujarnya.
BGN akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan standar keamanan diterapkan oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Evaluasi juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola MBG secara berkelanjutan.
Pemkab Pati Tetapkan Kondisi sebagai KLB
Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan pemerintah daerah menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Pemkab Pati mengambil langkah penanganan langsung dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak.
Chandra mengatakan pemerintah daerah memutuskan kondisi tersebut sebagai kejadian luar biasa (KLB) karena penanganan keselamatan menjadi hal yang didahulukan. Penetapan itu menjadi bagian dari langkah untuk mempercepat penanganan terhadap penerima manfaat yang terdampak.
“Kami memang mengutamakan masalah pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya hal-hal seperti ini yang menyangkut dengan nyawa. Makanya kemarin juga saya putuskan untuk kondisinya adalah KLB, karena kami utamakan masalah penyelamatan dulu. Makanya kami handle secara langsung,” ujar Chandra.
Selain penanganan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pati bersama BGN akan mengevaluasi pelaksanaan MBG di wilayah tersebut. Evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kejadian serta mencegah peristiwa serupa terulang.
Chandra menegaskan Pemkab Pati akan terus berkoordinasi dengan BGN dalam memperbaiki pelaksanaan MBG. Salah satu perhatian utama ialah memastikan setiap SPPG menjalankan pelayanan sesuai dengan standar keamanan yang telah ditetapkan.
Keamanan Pangan Jadi Perhatian
BGN menegaskan program pemenuhan gizi tidak hanya harus menjangkau masyarakat secara luas, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan aman, layak, dan memenuhi standar kesehatan. Penanganan penerima manfaat serta evaluasi terhadap penyelenggaraan SPPG diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan MBG di Pati.
Koordinasi pemerintah daerah dan BGN juga diharapkan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Pelaksanaan MBG akan terus diarahkan dengan mengutamakan keselamatan penerima manfaat serta perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
