Headline.co.id, Jakarta ~ Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) M. Herindra, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi melakukan konsolidasi untuk memperkuat pertahanan digital Indonesia. Konsolidasi tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026). Pertemuan digelar untuk membahas keamanan nasional, termasuk dinamika dan potensi ancaman di ruang digital. Koordinasi lintas lembaga dilakukan melalui pertukaran informasi dan langkah antisipatif yang terintegrasi.
Rapat Kominpus tersebut untuk pertama kalinya diselenggarakan di luar Kantor BIN, dengan Kemkomdigi sebagai tuan rumah perdana. Rapat dipimpin M. Herindra selaku Kepala Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan dihadiri Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi.
Pertemuan itu juga diikuti jajaran pimpinan dan perwakilan unsur intelijen, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, serta kementerian dan lembaga terkait. Perwakilan dari Polri, TNI, dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) turut hadir dalam rapat tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Koordinasi lintas lembaga jadi kunci pertahanan digital Indonesia
Meutya mengatakan, perkembangan teknologi telah menjadikan ruang digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekaligus kepentingan strategis nasional. Menurut dia, pengamanan ekosistem digital tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga secara sendiri-sendiri.
“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).
Ia menjelaskan, koordinasi antarlembaga diperlukan untuk memastikan informasi yang dimiliki setiap institusi dapat digunakan dalam merumuskan respons terhadap ancaman. Pertukaran perspektif dalam rapat Kominpus diharapkan memperkuat kemampuan negara untuk mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.
Meutya menambahkan bahwa informasi intelijen dan kemampuan keamanan siber menjadi bagian penting dalam membaca perkembangan ancaman sejak dini. Kedua hal tersebut juga diperlukan untuk menyusun langkah penanganan yang sesuai.
“Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi,” jelas Meutya.
Rapat bahas penanganan konten negatif
Salah satu agenda pembahasan dalam rapat Kominpus adalah percepatan penanganan konten negatif. Jenis konten yang dibahas meliputi konten terorisme, pornografi anak, narkoba, judi online, serta disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian atau DFK.
Penanganan konten tersebut membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar informasi yang tersedia dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Meutya menilai, sinergi diperlukan agar respons terhadap konten negatif dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terukur.
“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” tuturnya.
Keamanan digital mendukung ekonomi dan pelayanan publik
Dalam forum tersebut, Meutya juga menekankan bahwa penguatan keamanan digital perlu berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Transformasi digital yang semakin luas, kata dia, membuat ketahanan sistem digital menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.
Menurut Meutya, meningkatnya aktivitas masyarakat dan negara di ruang digital perlu diikuti dengan upaya menjaga keamanan, perlindungan, serta tata kelola yang kuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia.
“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” tutup Meutya.
