Headline.co.id, Lampung Selatan ~ Pemerintah mempercepat penyaluran Bantuan Pangan di Provinsi Lampung untuk menghadapi tekanan pangan akibat kemarau panjang dan periode paceklik. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung penyaluran bantuan di Desa Pisang, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (11/9/2026). Program periode Juli-September 2026 itu menyasar 1.242.582 penerima bantuan pangan (PBP) di Lampung. Percepatan dilakukan agar bantuan segera diterima masyarakat sekaligus menjaga daya beli dan ketahanan pangan keluarga.
“Pemerintah tidak ingin masyarakat menghadapi kemarau dan paceklik sendirian. Bantuan pangan harus segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Zulkifli Hasan.
Penyaluran Bantuan Pangan tersebut turut dihadiri Direktur Utama BULOG Ahmad Rizal Ramdhani. Pemerintah mendorong distribusi bantuan, terutama untuk periode September, agar berlangsung optimal dan tepat sasaran.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Realisasi Penyaluran di Lampung
Dari total 1.242.582 PBP di Provinsi Lampung, realisasi penyaluran Bantuan Pangan telah mencapai 28,85 persen.
Di Kabupaten Lampung Selatan, jumlah penerima bantuan tercatat sebanyak 182.398 PBP. Namun, realisasi penyalurannya mencapai 19,37 persen.
Khusus di Desa Pisang, bantuan disalurkan kepada 233 penerima. Total bantuan yang diberikan mencapai 6,9 ton beras atau setara 30 kilogram beras untuk setiap penerima selama periode Juli-September 2026.
Pemerintah menyatakan percepatan distribusi diperlukan agar bantuan dapat diterima masyarakat secara optimal. Sasaran utama program tersebut adalah keluarga yang berada pada kelompok desil 1-4.
Stok Pangan Diperkuat Hadapi Paceklik
Selain mempercepat penyaluran bantuan, pemerintah menyiapkan langkah untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan selama menghadapi potensi kemarau kering dan periode paceklik.
Pemerintah menambah alokasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras medium sebanyak 1 juta ton hingga Maret 2027. Pemerintah juga menyiapkan SPHP jagung pakan sebanyak 150 ribu ton hingga Desember 2026.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga ketersediaan pangan dan mencegah masyarakat terbebani potensi kenaikan harga yang dipicu tekanan produksi maupun distribusi.
“Yang kita jaga bukan hanya ketersediaan beras, tetapi juga daya beli masyarakat. Karena itu, bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harus berjalan bersama,” kata Zulkifli.
Bantuan Pangan Dilanjutkan hingga Desember
Dukungan bagi masyarakat penerima manfaat dipastikan berlanjut. Atas arahan Presiden, pemerintah akan melanjutkan Bantuan Pangan untuk periode Oktober-Desember 2026.
Keberlanjutan program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga perlindungan sosial dan ketahanan pangan masyarakat di tengah dinamika ekonomi serta kondisi produksi pangan.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BULOG, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi itu dilakukan agar program stabilisasi pangan berjalan efektif, tepat sasaran, dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
Melalui percepatan Bantuan Pangan di Lampung Selatan dan penguatan stok pangan nasional, pemerintah berupaya memastikan masyarakat tetap terlindungi serta pasokan pangan tetap terjaga selama menghadapi kemarau dan paceklik.
