Headline.co.id, Jakarta ~ Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 belum memiliki tanggal pasti pencairan meskipun pemerintah telah menjadwalkan penyalurannya pada November hingga Desember 2026. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan bagi pekerja berpenghasilan rendah tersebut masih dalam tahap koordinasi dan pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Persiapan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pendanaan dan mekanisme pelaksanaan sebelum bantuan diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.
Kemnaker menegaskan bahwa BSU 2026 tetap dipersiapkan sebagai salah satu program stimulus ekonomi pemerintah pada kuartal IV tahun ini. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu menjaga daya beli pekerja atau buruh di tengah kebutuhan pengeluaran rumah tangga menjelang akhir tahun.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan penyaluran BSU 2026 membutuhkan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, khususnya dalam memastikan dukungan anggaran serta kesiapan teknis pelaksanaan program.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Saat ini, proses penyaluran BSU 2026 masih dalam tahap koordinasi dan pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Kemnaker terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kesiapan dukungan anggaran serta aspek teknis pelaksanaan program,” ujar Indah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menjelaskan mengapa bantuan belum dapat dipastikan masuk ke rekening pekerja meskipun pemerintah telah mengumumkan ketentuan dan besaran bantuan.
Kemnaker Masih Menyiapkan Anggaran dan Teknis Pencairan BSU 2026
Berdasarkan informasi Kemnaker, penyelenggaraan BSU tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
Peraturan tersebut menjadi dasar dalam menentukan persyaratan penerima, besaran bantuan, hingga mekanisme penyaluran.
Pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Namun, dana tersebut tidak diberikan secara terpisah setiap bulan.
Pekerja yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan menerima bantuan sekaligus dengan total Rp900.000.
“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” kata Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (5/11/2026).
Adapun penyaluran dana dijadwalkan berlangsung selama November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Meski demikian, Kemnaker belum menetapkan tanggal pasti dimulainya pencairan. Karena itu, pekerja diimbau mengikuti informasi resmi pemerintah terkait perkembangan penyaluran bantuan.
Pekerja yang belum mendapatkan bantuan tidak serta-merta dapat dinyatakan gagal memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU.
Pasalnya, proses penyaluran BSU 2026 secara keseluruhan masih berada dalam tahap persiapan, termasuk koordinasi anggaran dan teknis pelaksanaan.
Selain kesiapan program, penetapan penerima juga bergantung pada kesesuaian data pekerja dengan ketentuan pemerintah.
Kemnaker menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon penerima, antara lain berstatus warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
Pekerja juga harus menerima gaji paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau memenuhi ketentuan batas upah minimum yang berlaku di wilayahnya.
Untuk daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas penghasilan disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan dengan ketentuan pembulatan serupa.
Program BSU tidak diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri. Pemerintah juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran bantuan.
Data BPJS Ketenagakerjaan Menjadi Dasar Penentuan Penerima
Selain persyaratan penghasilan, ketepatan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam proses penetapan penerima bantuan.
Kemnaker menggunakan data upah terakhir yang dilaporkan perusahaan atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Besaran upah tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap yang tercatat dalam data kepesertaan pekerja.
Karena itu, perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan data pekerja yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Indah meminta pemberi kerja tidak mengabaikan ketepatan data karena informasi tersebut digunakan dalam proses penentuan penerima bantuan.
“Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan,” ujar Indah.
Pekerja yang merasa memenuhi ketentuan penerima BSU dapat berkoordinasi dengan bagian sumber daya manusia (HRD) perusahaan untuk memastikan data kepesertaan dan informasi penghasilan yang dilaporkan telah sesuai.
Cara Mengecek Status BSU 2026 Melalui Kemnaker
Pemerintah menyediakan portal resmi untuk menyampaikan informasi mengenai program bantuan subsidi upah melalui alamat https://bsu.kemnaker.go.id.
Namun, berdasarkan informasi yang tersedia hingga Minggu (8/11/2026), fitur pengecekan penerima BSU 2026 belum dapat diakses sepenuhnya oleh publik.
Pekerja perlu menunggu pengumuman resmi mengenai pembukaan layanan pengecekan dan mekanisme verifikasi status penerima.
Kemnaker juga menegaskan bahwa pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri untuk memperoleh BSU 2026.
Pendaftaran individual secara langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan maupun Kemnaker tidak menjadi mekanisme pengajuan bantuan. Data calon penerima mengacu pada informasi kepesertaan pekerja yang dilaporkan melalui pemberi kerja.
Setelah layanan pengecekan dibuka secara resmi, pekerja dapat mengikuti petunjuk pada portal Kemnaker untuk mengetahui status penerimaan bantuan.
Selain melalui situs resmi, informasi terkait data pekerja dapat ditanyakan kepada HRD perusahaan.
Pekerja juga dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630 apabila membutuhkan informasi mengenai program BSU.
Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban pengeluaran pekerja dan membantu menjaga konsumsi rumah tangga pada akhir 2026.
Sementara itu, kepastian tanggal pencairan BSU 2026 masih menunggu pengumuman lebih lanjut dari pemerintah setelah proses koordinasi anggaran dan persiapan teknis penyaluran selesai.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
