Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah menargetkan revitalisasi terhadap 5.403 SMA untuk menangani kerusakan bangunan sekolah secara bertahap, dengan 1.477 sekolah menjadi sasaran pada 2026. Program Direktorat SMA itu dibahas dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA Tahun 2026 di Jakarta pada 10–13 November 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan revitalisasi diperlukan untuk menyediakan ruang belajar yang aman dan nyaman, sekaligus menjadi investasi bagi peningkatan kualitas pendidikan. Pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme swakelola oleh satuan pendidikan, dengan sekolah terlibat dari perencanaan hingga pengawasan pekerjaan.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2026, terdapat 9.990 SMA yang mengalami kerusakan. Target penanganan Direktorat SMA sebanyak 5.403 sekolah setara dengan 54,08 persen dari jumlah tersebut.
Pada 2026, revitalisasi menyasar 1.477 SMA. Di luar sasaran itu, melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT), terdapat 517 sekolah pada tahap pertama dan 1.169 sekolah pada tahap kedua.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Revitalisasi SMA dan pentingnya pengawasan pekerjaan
Abdul Mu’ti menegaskan, revitalisasi tidak semata-mata berfokus pada perbaikan fisik bangunan. Menurut dia, lingkungan belajar yang layak dapat mendukung peserta didik untuk belajar dengan lebih baik.
“Revitalisasi ini adalah usaha kita dalam membangun sarana pendidikan yang layak, sarana pendidikan yang memungkinkan anak-anak kita dapat belajar dengan aman dan nyaman. Secara teoretis, lingkungan fisik yang aman dan nyaman memiliki pengaruh terhadap motivasi bagaimana anak-anak kita dapat belajar lebih baik lagi,” ujar Abdul Mu’ti dalam Bimtek di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Program tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh satuan pendidikan sesuai Instruksi Presiden. Dengan mekanisme ini, sekolah ikut menangani pembangunan sejak tahap perencanaan sampai pengawasan.
Abdul Mu’ti menyebut swakelola dapat menekan biaya, mempercepat pelaksanaan, dan menguatkan ekonomi masyarakat sekitar. Sekolah juga dapat menggunakan tenaga kerja setempat serta membeli material bangunan dari toko di lingkungan sekitar.
Ia mengingatkan kepala sekolah dan konsultan perencana untuk memahami pedoman teknis serta menggunakan bantuan sesuai peruntukannya. Kualitas pekerjaan, ketepatan penggunaan dana, dan manfaat fasilitas bagi peserta didik, kata dia, harus menjadi perhatian utama.
Pelaksanaan program masih menghadapi kendala nonteknis, seperti bencana alam dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Karena itu, perencanaan dan pengawasan diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
“Sekali lagi, revitalisasi ini bukan tujuan, tapi bagian dari investasi untuk membangun pendidikan yang berkualitas dalam rangka membangun generasi Indonesia di masa depan,” tegas Abdul Mu’ti.
Efisiensi memperluas jangkauan program
Menurut Abdul Mu’ti, efisiensi anggaran turut memungkinkan jangkauan revitalisasi diperluas. Pada 2025, program yang semula ditargetkan menjangkau 10.667 sekolah terlaksana di 16.167 sekolah dengan anggaran yang sama.
Untuk 2026, target yang semula 71.744 satuan pendidikan meningkat menjadi sekitar 80.744 satuan pendidikan. Peningkatan itu disebut didukung efisiensi anggaran dan penambahan alokasi.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin mengatakan Bimtek Revitalisasi SMA 2026 digelar untuk memastikan bantuan pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan transparan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap bantuan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik,” ujar Tatang.
Data Direktorat SMA mencatat revitalisasi pada 2025 mencakup 2.240 sekolah. Pada 2026, program tersebut menyasar 1.477 sekolah. Selain itu, terdapat 517 sekolah pada tahap pertama dan 1.169 sekolah pada tahap kedua melalui skema ABT.
Bimtek diikuti 766 peserta dari 25 provinsi
Bimtek yang berlangsung pada 10–13 November 2026 itu diikuti 766 peserta. Mereka terdiri atas kepala sekolah dan konsultan perencana dari 383 SMA di 25 provinsi.
Kegiatan tersebut berfokus pada tiga hal. Pertama, memperkuat pemahaman peserta terhadap kebijakan dan pedoman teknis revitalisasi. Kedua, menyamakan persepsi dalam memverifikasi tingkat kerusakan bangunan dan menyusun anggaran. Ketiga, mendampingi serta meninjau dokumen perencanaan yang diajukan sekolah.
Tatang mengatakan pemerintah ingin bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah. Fasilitas hasil revitalisasi diharapkan mendukung proses pembelajaran, meningkatkan kenyamanan peserta didik, dan memperkuat kualitas layanan pendidikan.
“Sehingga setiap rupiah yang dialirkan betul-betul menghadirkan manfaat bagi sekolah dan juga siswa. Revitalisasi bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi juga membangun ruang belajar yang lebih aman, nyaman, dan bermutu bagi masa depan anak-anak Indonesia,” pungkas Tatang.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
