Headline.co.id, Jakarta ~ Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan peninjauan kembali atas tindakan antidumping terhadap impor baja canai panas (hot rolled coil/HRC) asal Belarus dan Kazakstan pada Kamis (12/11/2026). Penyelidikan dilakukan setelah KADI menemukan bukti awal perubahan kondisi perdagangan yang berpotensi memengaruhi besaran margin dumping HRC di Indonesia. Pemeriksaan ini bertujuan menilai apakah perubahan tersebut mengubah margin yang menjadi dasar penerapan tindakan antidumping.
Ketua KADI Frida Adiati mengatakan keputusan memulai penyelidikan didasarkan pada kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal. Namun, temuan awal itu belum menjadi keputusan mengenai perubahan besaran tindakan antidumping.
“Berdasarkan hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal, KADI menemukan adanya bukti awal yang cukup mengenai adanya perubahan keadaan pada perdagangan HRC asal Belarus dan Kazakstan ke Indonesia yang dapat menyebabkan adanya perubahan besaran margin dumping,” jelas Frida.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penyelidikan antidumping HRC menilai perubahan margin
Peninjauan kembali atau interim review ini memeriksa apakah perubahan keadaan dalam perdagangan HRC dari Belarus dan Kazakstan memengaruhi besaran margin dumping. Pemeriksaan masih berlangsung, sehingga indikasi yang ditemukan KADI belum dapat dianggap sebagai keputusan akhir mengenai perubahan tindakan antidumping.
Produk yang diperiksa adalah produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. Produk tersebut tercakup dalam 18 pos tarif berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.
Klasifikasi Harmonized System (HS) yang masuk dalam penyelidikan meliputi 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.11, 7208.27.19, 7208.27.91, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.10, 7208.39.20, 7208.39.30, 7208.39.40, 7208.39.90, ex7208.90.10, ex7208.90.20, dan ex7208.90.90.
Klasifikasi tersebut mengacu pada ketentuan tarif kepabeanan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2024 beserta perubahan yang disebutkan dalam PMK Nomor 31 Tahun 2026.
Dasar hukum dan periode data impor
Menurut Frida, penyelidikan merujuk pada Pasal 73 ayat (2) huruf b dan Pasal 74 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2026 tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan.
Periode data impor yang menjadi dasar penyelidikan dimulai pada 1 Juli 2025. KADI merencanakan peninjauan kembali berlangsung paling lama 12 bulan sesuai ketentuan yang dirujuk.
KADI telah menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyelidikan kepada pihak-pihak berkepentingan. Mereka mencakup industri dalam negeri, importir, serta perwakilan Belarus dan Kazakstan.
Pemberitahuan juga disampaikan kepada perwakilan pemerintah kedua negara di Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia yang terkait dengan Belarus serta Kazakstan. Penyelidikan tersebut masih berada pada tahap pemeriksaan; hasilnya akan menentukan apakah terdapat perubahan margin dumping yang menjadi dasar tindakan antidumping atas impor HRC dari kedua negara.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
