Headline.co.id, Semarang ~ Pendaftar program SMK Go Global di Jawa Tengah (Jateng) mendekati 9.000 orang, melampaui kuota sekitar 8.000 peserta. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyampaikan tingginya minat itu di Semarang, Kamis (12/11/2026), saat menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. Pemerintah membuka peluang menambah kuota bagi Jateng untuk meningkatkan kemampuan bahasa, keterampilan teknis, dan sertifikasi calon pekerja migran.
SMK Go Global merupakan salah satu upaya pemerintah menyiapkan calon pekerja migran agar dapat mengisi pekerjaan formal dan profesional di pasar kerja internasional. Mukhtarudin mengatakan program tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan pelindungan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dua arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian P2MI.
“Program inilah yang akan kita implementasikan melalui SMK Go Global, yang merupakan program Bapak Presiden Prabowo dan menjadi salah satu program prioritas nasional. Kita ingin meningkatkan kapasitas pekerja migran Indonesia agar dapat mengisi sektor-sektor formal dan profesional di seluruh dunia,” kata Mukhtarudin.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pendaftar SMK Go Global Jateng Lampaui Kuota
Dari kuota sekitar 8.000 peserta di Jateng, jumlah pendaftar program SMK Go Global telah mendekati 9.000 orang. Sekitar 5.000 peserta telah mengikuti proses peningkatan kapasitas hingga pelaksanaan gelombang kedua.
Secara nasional, pemerintah menargetkan program ini menjangkau 32.000 peserta pada 2026. Target tersebut direncanakan meningkat menjadi 140.000 peserta pada 2027. Mukhtarudin menyatakan Jateng berpeluang memperoleh kuota lebih besar, tetapi tidak menyebutkan besaran tambahan yang akan diberikan.
“Jawa Tengah berpeluang mendapatkan kuota lebih besar untuk peningkatan kapasitas, baik dalam aspek bahasa, keterampilan teknis maupun sertifikasi. Seluruh program ini dibiayai melalui APBN,” ujarnya.
Penguatan program itu berlangsung bersamaan dengan kesepakatan Kementerian P2MI dan Pemerintah Provinsi Jateng untuk meningkatkan pelayanan penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan pekerja migran. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Mukhtarudin dan Ahmad Luthfi di Kota Semarang.
Mukhtarudin mengatakan layanan pekerja migran perlu diperkuat secara terpadu, mulai dari persiapan keberangkatan dan penempatan kerja, pelindungan selama bekerja, hingga pemberdayaan setelah mereka kembali ke Indonesia.
“Kesempatan hari ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi kami untuk bersama-sama memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks pelayanan Pekerja Migran kita, baik pelindungannya, penempatannya, pemberdayaannya maupun peningkatan kapasitasnya,” kata Mukhtarudin.
Jateng Sumbang 127.906 Layanan Penempatan
Data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) mencatat 613.288 layanan penempatan pekerja migran secara nasional pada periode 2025 hingga 9 November 2026. Sebanyak 127.906 layanan atau sekitar 20,85 persen di antaranya berasal dari Jateng.
Lima negara tujuan utama pekerja migran asal Jateng adalah Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Mukhtarudin menyebut Cilacap, Brebes, dan Kendal sebagai sejumlah daerah yang perlu mendapat perhatian dalam penguatan layanan penempatan dan pelindungan.
Ia juga mengatakan kiriman uang pekerja migran berpotensi mendukung ekonomi keluarga dan masyarakat di daerah asal. “Uang yang dikirimkan pekerja migran langsung kepada keluarga di daerah dapat memperkuat ekonomi rumah tangga, meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan UMKM, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memastikan calon pekerja migran mendapatkan informasi yang benar mengenai peluang kerja, persyaratan penempatan, dan prosedur migrasi yang aman.
Kerja Sama Ditargetkan Menjangkau Tingkat Desa
Ruang lingkup kesepakatan mencakup penyebarluasan informasi lowongan kerja luar negeri, pemetaan minat calon pekerja migran, pendidikan dan pelatihan, serta dukungan pelayanan kesehatan. Kerja sama juga meliputi pembinaan dan pengawasan pelaksana penempatan, pertukaran data dan informasi, pelayanan pelindungan, serta pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya.
Penguatan koordinasi tersebut sejalan dengan pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Ahmad Luthfi menyambut baik kesepakatan itu dan menyebut sejumlah kabupaten di Jateng sebagai daerah asal pekerja migran dalam jumlah besar. Cilacap tercatat memiliki hampir 12.000 pekerja migran, sementara Brebes dan Kendal masing-masing sekitar 6.000 orang, serta Banyumas sekitar 4.000 orang.
Untuk negara tujuan, Ahmad menyebut jumlah pekerja migran asal Jateng di Taiwan hampir 21.000 orang, Hong Kong sekitar 18.000 orang, dan Malaysia sekitar 4.000 orang.
Menurut Ahmad, pelaksanaan kesepakatan membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar informasi, pendampingan, dan pelindungan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
“Sehingga program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat berjalan secara terintegrasi hingga tingkat desa,” kata Ahmad.
Ia berharap pendampingan Kementerian P2MI dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepastian prosedur bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
