Headline.co.id, Jakarta ~ Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 mengadopsi Deklarasi New Delhi sebagai arah bersama untuk menerjemahkan komitmen negara anggota menjadi langkah dan hasil konkret. Kesepakatan itu diambil dalam KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026). Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong agar kekuatan kolektif BRICS memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan berhenti sebagai komitmen di atas kertas. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat suara negara-negara Global South dalam membentuk tata kelola global yang lebih adil dan setara.
Adopsi Deklarasi New Delhi menjadi salah satu hasil utama KTT BRICS 2026. Deklarasi itu sekaligus menjadi acuan bersama bagi negara anggota dalam menindaklanjuti berbagai komitmen yang telah disepakati.
Deklarasi New Delhi Jadi Arah Bersama BRICS
Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan pertemuan terbatas para pemimpin BRICS berlangsung konstruktif. Pertemuan tersebut membahas berbagai perubahan serta tantangan global yang dihadapi negara-negara anggota.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Modi, dinamika dunia membutuhkan pembaruan institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, dan aturan keterlibatan. Karena itu, negara-negara BRICS perlu memperkuat kemitraan dan aksi kolektif untuk memastikan komitmen yang disepakati menghasilkan manfaat nyata.
“Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan komitmen dan hasil. ‘Deklarasi New Delhi’ yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad bersama kita. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata,” ujar Modi.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Deklarasi New Delhi tidak hanya menjadi dokumen kesepakatan, tetapi juga menjadi dasar bagi BRICS untuk menindaklanjuti komitmen para anggotanya melalui langkah yang lebih konkret.
Prabowo Dorong Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerja sama BRICS harus diarahkan pada kepentingan masyarakat. Ia menyebut kekuatan kolektif negara-negara anggota perlu diterjemahkan menjadi peluang yang dapat dirasakan, khususnya bagi negara-negara Global South.
“Inilah jenis kekuatan kolektif yang kita butuhkan. Kekuatan yang tidak berhenti di atas kertas, tetapi diterjemahkan menjadi peluang bagi masyarakat kita. Kekuatan yang memungkinkan Global South memiliki suara yang lebih besar dalam membentuk masa depannya sendiri,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, kekuatan kolektif BRICS dapat digunakan untuk memperkuat posisi negara-negara Global South dalam tata kelola global. Ia menilai kerja sama tersebut penting untuk mendorong terbentuknya tatanan internasional yang lebih adil dan setara.
“Kekuatan yang sama juga harus digunakan untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Bersama-sama, kita dapat membuat kekuatan kita diperhitungkan,” imbuh Kepala Negara.
Indonesia Tekankan Hasil Konkret Kerja Sama BRICS
Bagi Indonesia, KTT BRICS 2026 menjadi ruang untuk mendorong hasil konkret yang berdampak pada masyarakat. Indonesia juga memandang kerja sama BRICS sebagai sarana untuk memperkuat suara negara-negara berkembang dalam pembahasan global.
Penekanan terhadap manfaat nyata tersebut sejalan dengan arah Deklarasi New Delhi yang meminta negara anggota menerjemahkan berbagai komitmen menjadi langkah dan hasil konkret. Dengan demikian, tindak lanjut atas deklarasi menjadi tanggung jawab bersama negara-negara anggota BRICS.
Dalam pertemuan di New Delhi, pembaruan institusi global turut menjadi perhatian. Aspek representasi, daya tanggap, dan aturan keterlibatan dinilai perlu diperkuat untuk merespons perubahan serta tantangan global.
Adopsi Deklarasi New Delhi kemudian memberikan arah bersama bagi BRICS. Bagi Indonesia, arah tersebut membuka ruang untuk mendorong kerja sama yang berdampak pada masyarakat sekaligus memperbesar peran negara-negara Global South dalam membentuk masa depan dan tata kelola dunia.
