Headline.co.id (Tangerang Selatan) – Terminal Pondok Cabe kembali disorot usai kunjungan kerja Komisi V DPR RI pada Rabu (17/9/2025). Dalam tinjauan tersebut, para anggota dewan menekankan pentingnya terminal ini berfungsi bukan sekadar tempat naik-turun penumpang, melainkan juga simpul transportasi modern yang terintegrasi serta pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, memimpin langsung rombongan yang meninjau kondisi terminal. Anggota Komisi V, Musa Rajekshah, menyoroti persoalan akses yang belum terkoneksi dengan moda transportasi massal seperti MRT, LRT, maupun KRL. Ia juga menilai keberadaan terminal bayangan dan minimnya penumpang serta operator bus menjadi hambatan utama. “Jika tidak diintegrasikan, terminal ini hanya akan jadi bangunan tanpa fungsi nyata. Terminal harus benar-benar memudahkan masyarakat,” tegas Musa.
Musa menambahkan, terminal memiliki potensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurutnya, keberadaan UMKM bisa berkembang pesat bila fasilitas ini dikelola secara baik dan terhubung dengan transportasi publik. “Warga sekitar juga akan ikut merasakan manfaat ketika mobilitas masyarakat semakin lancar,” ujarnya.
Sekretaris Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Dedy Cahyadi, mengakui operasional Terminal Pondok Cabe masih jauh dari optimal. Saat ini jumlah armada bus lebih banyak dibandingkan penumpang. Selain itu, ketiadaan layanan penghubung menuju simpul transportasi lain membuat masyarakat enggan menggunakan terminal tersebut. “Kita perlu layanan feeder langsung ke KRL, MRT, atau LRT agar masyarakat punya alasan kuat memilih terminal ini,” jelasnya.
Dedy menekankan momentum Hari Perhubungan Nasional 2025 harus dijadikan titik balik pembenahan terminal. Ia menyebut terminal harus dilihat sebagai pintu gerbang perjalanan masyarakat, setara dengan bandara, stasiun, maupun pelabuhan. “Dengan integrasi dan inovasi, terminal bisa bertransformasi menjadi simpul transportasi yang benar-benar bermanfaat,” katanya.
Terminal Pondok Cabe yang diresmikan pada 31 Desember 2018 kini tengah dalam proses serah terima dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) ke Ditjen Perhubungan Darat, sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014.
Dalam kunjungan itu turut hadir Direktur Prasarana Transportasi Antarmoda Kemenhub Sigit Irfansyah, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kemenhub Toni Tauladan, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Bambang Noertjahjo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
