Headline.co.id, Jakarta ~ Ekonom meminta Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara menyatukan dorongan pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal dalam kebijakan keuangan Indonesia. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyampaikan pandangan itu dalam keterangannya pada Senin (14/9/2026). Menurut Fakhrul, tantangan tersebut mencakup pengelolaan APBN, likuiditas, penerbitan surat berharga negara (SBN), dan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI). Ia menilai kedua kepentingan itu dapat dijalankan melalui aturan, urutan kebijakan, dan koordinasi antarlembaga yang lebih jelas.
Fakhrul mengatakan pergantian Menteri Keuangan tidak semestinya dipahami sebagai pilihan pendekatan Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut dia, kedua pendekatan tersebut memiliki titik tekan yang berbeda, tetapi dapat disatukan dalam satu kerangka kebijakan.
“Sri Mulyani memulai dari kredibilitas: seberapa jauh ruang fiskal dapat digunakan tanpa mengurangi kemampuan pemerintah menghadapi shock berikutnya. Purbaya memulai dari aktivasi: kalau pemerintah mempunyai kapasitas di neraca, mengapa kapasitas tersebut harus menganggur? Tantangan Suahasil sekarang adalah menggabungkan keduanya,” ujar Fakhrul.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menkeu Baru Perlu Menyusun Aturan Fiskal
Fakhrul menilai Suahasil tidak perlu membalikkan seluruh kebijakan yang telah berjalan. Fokus utama, kata dia, adalah mempertahankan kapasitas fiskal untuk mendorong pertumbuhan sekaligus memastikan instrumen fiskal digunakan berdasarkan aturan dan koordinasi yang jelas.
“Suahasil tidak perlu memilih growth dan prudence. Kesempatannya justru mempertahankan ambisi pertumbuhan Purbaya, menjaga disiplin fiskal yang dibangun Sri Mulyani, kemudian membuat keduanya bekerja dalam satu arsitektur kebijakan,” katanya.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di perbankan BUMN. Menurut Fakhrul, kebijakan itu telah memperluas instrumen pemerintah untuk memperkuat transmisi kebijakan ke sektor keuangan dan perekonomian.
Namun, ia mengingatkan agar penggunaan instrumen tersebut memiliki aturan yang jelas dan dapat diprediksi pasar. Fakhrul tidak melihat kebutuhan untuk menarik SAL secara mendadak karena langkah tersebut berisiko menimbulkan guncangan likuiditas.
“Saya tidak melihat perlunya SAL ditarik secara mendadak. Itu justru dapat menghasilkan liquidity shock. Tetapi mempertahankannya tanpa framework yang lebih jelas juga mempertahankan ketidakpastian,” ujarnya.
Kerangka pengelolaan SAL, lanjut Fakhrul, setidaknya perlu mengatur jadwal jatuh tempo, mekanisme rollover, batas minimum fiscal cash buffer, serta koordinasi dengan pengelolaan likuiditas BI.
“Purbaya memperluas toolkit. Tantangan Suahasil adalah menulis rulebook-nya,” katanya.
Koordinasi Fiskal dan Moneter Dinilai Penting
Fakhrul menilai persoalan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan besarnya likuiditas yang tersedia, tetapi juga urutan dan koordinasi pelaksanaannya. Pemerintah dapat menambah likuiditas melalui SAL, sementara BI pada waktu yang sama mengelola atau menyerap likuiditas melalui instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Kondisi tersebut, menurut dia, dapat membuat pasar menerima sinyal kebijakan yang berbeda apabila timing dan sequencing tidak dikoordinasikan.
“Dua kebijakan yang secara individual benar belum tentu menghasilkan policy mix yang optimal apabila timing dan sequencing-nya tidak terkoordinasi,” ujar Fakhrul.
Karena itu, salah satu ukuran keberhasilan Menteri Keuangan baru adalah terciptanya kerangka yang lebih dapat diprediksi pengelolaan kas pemerintah, penerbitan SBN, dan pengelolaan likuiditas oleh BI.
Fakhrul menegaskan, koordinasi tersebut tidak berarti mengurangi independensi bank sentral. Setiap institusi tetap mengambil keputusan sesuai mandatnya, tetapi dampak kebijakan fiskal dan moneter pada akhirnya bertemu di pasar keuangan.
“Independensi berarti masing-masing institusi tetap mengambil keputusan sesuai mandatnya. Tetapi neraca perekonomian tidak mengenal batas institusi. Ketika Kementerian Keuangan menempatkan atau menarik SAL, dampaknya masuk ke likuiditas yang juga sedang dikelola BI,” katanya.
Bagi industri perbankan, ia melanjutkan, kepastian arah likuiditas lebih penting dibandingkan likuiditas yang melimpah tetapi dapat berubah secara tiba-tiba.
Waspadai Konsolidasi Fiskal Terlalu Cepat
Selain mendorong kejelasan aturan, Fakhrul mengingatkan risiko overcorrection setelah pergantian Menteri Keuangan. Menurut dia, upaya memperkuat kredibilitas fiskal jangan sampai berubah menjadi konsolidasi fiskal yang terlalu cepat ketika perekonomian masih membutuhkan dukungan.
Komitmen menjaga defisit APBN di bawah tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap penting untuk mempertahankan kepercayaan terhadap fiskal Indonesia. Namun, kondisi global yang masih ditandai mahalnya global duration dan permintaan domestik yang belum sepenuhnya kuat memerlukan kehati-hatian dalam menentukan kecepatan konsolidasi.
“Fiscal prudence tetap diperlukan. Tetapi prudence berbeda dengan austerity. Jangan sampai keinginan memperkuat kredibilitas justru menghasilkan premature consolidation ketika ekonomi masih membutuhkan dukungan,” ujarnya.
Fakhrul mengatakan kredibilitas fiskal tidak semata-mata ditentukan oleh tampilan neraca pemerintah yang sehat. Kesehatan fiskal, kata dia, penting karena menciptakan ruang bagi pemerintah untuk bertindak ketika terjadi guncangan ekonomi.
“Neraca yang sehat bukan tujuan untuk sekadar terlihat sehat. Kita menjaganya agar mempunyai kapasitas untuk bertindak ketika diperlukan,” katanya.
Ia juga menilai kebijakan fiskal tidak dapat dilihat hanya dari APBN. Hubungan APBN, BUMN, Danantara, dan berbagai kendaraan pembiayaan pemerintah perlu ditempatkan dalam kerangka koordinasi yang sama agar risiko quasi-fiscal dapat dipetakan dan dikelola.
“Pasar tidak membutuhkan pemerintah yang tidak pernah mengambil risiko. Pasar membutuhkan pemerintah yang membuat jelas risiko apa yang diambil, siapa yang menanggungnya dan bagaimana risiko tersebut dikelola,” kata Fakhrul.
Menurut dia, pergantian Menteri Keuangan dapat menjadi momentum untuk membawa kebijakan fiskal Indonesia dari fase eksperimen menuju institusionalisasi. Suahasil tidak perlu diposisikan sebagai kembalinya pendekatan era Sri Mulyani ataupun penolakan terhadap eksperimen Purbaya.
“Saya tidak melihat Suahasil sebagai kembalinya era Sri Mulyani ataupun penolakan terhadap eksperimen Purbaya. Kesempatannya justru mengambil yang terbaik dari keduanya,” katanya.
Fakhrul menilai tugas utama Menteri Keuangan baru bukan sekadar memilih kebijakan fiskal yang ekspansif atau konservatif, melainkan membangun kerangka agar pertumbuhan dan stabilitas dapat berjalan bersama.
“Risiko terbesar adalah overcorrection menuju austerity. Peluang terbesarnya adalah institutionalization. Kalau berhasil, kita tidak lagi harus memilih pertumbuhan dan stabilitas. Kita mulai membangun kerangka agar keduanya dapat berjalan bersama,” ujar Fakhrul.
