Highlight Berita:
Headline.co.id, Baghdad ~ Pemerintah Irak menyatakan telah memulihkan dana publik, aset keuangan, dan real estat senilai lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp17,7 triliun dalam kampanye antikorupsi yang juga menyentuh lingkungan mantan Wakil Menteri Perminyakan untuk urusan penyulingan, Adnan al-Jumaili. Operasi yang dimulai pada 28 Juni tersebut memburu pejabat, mantan pejabat, anggota parlemen, dan pengusaha yang dicurigai terlibat dalam korupsi, terutama dengan menyita atau membekukan hasil yang diduga diperoleh secara ilegal. Al-Jumaili saat ini ditahan terkait tuduhan penyalahgunaan dana publik, sedangkan mantan direktur kantornya, Alaa Mohsen Khalaf, menghadapi penyitaan uang tunai sekitar US$10 juta, 35 properti, dan enam kendaraan. Pemerintah menjalankan penindakan bersama Dewan Kehakiman Tertinggi Irak sambil memperluas strategi pencegahan melalui digitalisasi dan pengawasan kontrak.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kasus korupsi di Irak tidak berhenti pada penahanan tersangka. Pemulihan uang dan properti menjadi salah satu ukuran yang ditekankan pemerintah dalam kampanye yang dikenal sebagai ‘Sawlat al-Fajr’ atau ‘Serangan Fajar’. Kasus yang berkaitan dengan mantan Wakil Menteri Perminyakan menjadi salah satu bagian dari rangkaian penyelidikan yang menyoroti sektor minyak sebagai sumber penerimaan penting negara.
Pemulihan Aset Tembus Lebih dari US$1 Miliar
Juru bicara pemerintah Irak, Haider al-Aboudi, menyebut nilai dana, aset, dan properti yang berhasil dipulihkan telah melampaui 1,359 triliun dinar Irak. Nilai tersebut setara dengan lebih dari US$1 miliar berdasarkan angka yang disampaikan dalam bahan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Besarnya aset yang telah dikembalikan menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menunjukkan hasil kampanye pemberantasan korupsi administratif dan finansial. Operasi tidak hanya diarahkan untuk memproses pihak yang diduga terlibat, tetapi juga menelusuri uang dan properti yang berkaitan dengan perkara.
‘Korupsi adalah jaring yang sangat mengakar yang menghubungkan uang, struktur administratif, dan pengaruh,’ kata al-Aboudi.
Pernyataan itu menggambarkan pandangan pemerintah bahwa korupsi melibatkan lebih dari tindakan individu. Penanganannya membutuhkan pemeriksaan terhadap aliran uang, mekanisme administrasi, pengaruh, serta aset yang mungkin berasal dari penyalahgunaan kewenangan.
Kasus Mantan Wakil Menteri Masuk Rangkaian Penyelidikan
Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah penyelidikan yang berkaitan dengan Adnan al-Jumaili, mantan Wakil Menteri Perminyakan untuk urusan penyulingan. Ia telah ditahan atas berbagai tuduhan yang melibatkan penyalahgunaan dana publik.
Al-Jumaili sebelumnya diberhentikan dari jabatannya pada Juni. Dalam bahan disebutkan ia dipecat pada 2 Juni di tengah tuduhan pemborosan dana publik dan manipulasi atau pemberian kontrak yang diduga melanggar hukum.
Pihak berwenang saat ini turut mendalami kesaksian al-Jumaili sebagai bagian dari penyelidikan. Beberapa pemeriksaan dalam kampanye antikorupsi tersebut disebut didasarkan pada kesaksian mantan Wakil Menteri itu, sehingga keterangannya menjadi salah satu unsur dalam pengembangan perkara yang lebih luas.
Belum ada keterangan dalam bahan mengenai putusan akhir terhadap al-Jumaili. Karena proses hukum masih berlangsung, tuduhan yang disampaikan terhadapnya tetap berada dalam kerangka penyelidikan dan proses penanganan oleh otoritas Irak.
Aset Direktur Kantor Eks Wakil Menteri Disita
Penyelidikan juga menjangkau Alaa Mohsen Khalaf, mantan direktur kantor al-Jumaili. Dewan Kehakiman Tertinggi Irak mengumumkan penyitaan aset Khalaf pada Senin.
Seorang hakim investigasi di Pengadilan Kriminal Pusat Baghdad untuk Pemberantasan Korupsi menyampaikan bahwa aparat telah menyita 7 miliar dinar Irak atau sekitar US$5,3 juta, ditambah US$5,5 juta dalam mata uang Amerika Serikat.
‘Otoritas menyita 7 miliar dinar Irak, senilai sekitar US$5,3 juta atau Rp93,81 miliar, dan US$5,5 juta atau Rp97,35 miliar lainnya dalam mata uang AS dari terdakwa Alaa Mohsen Khalaf,’ kata hakim tersebut.
Selain uang tunai, sebanyak 35 properti dan enam kendaraan milik Khalaf telah resmi disita. Penyelidikan terhadap perkara tersebut masih berjalan dan menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan jaringan korupsi.
Operasi serupa dilakukan melalui penggerebekan di Baghdad dan sejumlah provinsi lainnya. Puluhan pejabat, mantan pejabat, anggota parlemen, pengusaha, dan tokoh yang terkait dengan sektor perminyakan disebut telah ditahan.
Irak Mulai Perkuat Pencegahan Korupsi Secara Digital
Di luar penindakan, pemerintah Irak mulai mengarahkan strategi antikorupsi menuju pencegahan sistemik. Salah satu pendekatannya adalah otomatisasi dan perluasan penggunaan sistem digital di lembaga negara.
Digitalisasi diarahkan untuk memangkas kontak langsung antara pejabat dan publik yang dinilai dapat membuka ruang bagi praktik suap. Pemerintah juga menerapkan pengawasan di muka terhadap kontrak pengadaan publik utama agar penyimpangan dapat dideteksi sebelum dana dicairkan.
Tantangan yang dihadapi tetap besar. Komisi Integritas Federal Irak disebut telah menerima lebih dari 26.000 laporan pengaduan mengenai dugaan korupsi. Pemerintah menyatakan akan terus menindak kasus tanpa pandang bulu sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat.
Salah satu instrumen yang digunakan adalah Undang-Undang Pelapor. Aturan tersebut memberikan peluang imbalan finansial hingga 5 persen dari jumlah uang yang dipulihkan bagi individu yang informasinya terverifikasi dan terbukti memberikan kontribusi langsung terhadap pengembalian dana publik.
Dengan kombinasi penahanan, penyitaan aset, pengembalian dana publik, pengawasan kontrak, dan digitalisasi, kampanye Irak menunjukkan pergeseran dari sekadar memproses tersangka menuju upaya memutus keuntungan ekonomi dari praktik korupsi. Kasus di sekitar mantan Wakil Menteri Perminyakan menjadi salah satu contoh bagaimana penyelidikan tersebut berkembang dari pemeriksaan pejabat hingga penelusuran aset orang di lingkungan kerjanya.
