Headline.co.id, Banda Aceh ~ Pemerintah Provinsi Aceh bersiap mengakhiri masa transisi tanggap darurat dan memasuki fase rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana. Langkah ini diambil setelah indikator pemulihan di berbagai sektor menunjukkan perkembangan signifikan. Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kota Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Safrizal menjelaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana terdiri dari tiga tahapan utama: prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana yang meliputi rehabilitasi serta rekonstruksi. “Kami sedang menyiapkan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan perubahan status menuju fase rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Menurut Safrizal, Satgas Nasional Penanganan Pascabencana menetapkan 13 indikator pemulihan sebagai tolok ukur keberhasilan. Sebagian besar indikator tersebut telah menunjukkan capaian yang baik dan kembali berfungsi normal. Di sektor pemerintahan, layanan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan telah beroperasi 100 persen, meskipun beberapa kantor pemerintahan desa masih dalam proses pemulihan.
Di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak telah kembali beroperasi. Beberapa puskesmas yang bangunannya masih direhabilitasi tetap memberikan layanan dengan memanfaatkan fasilitas sementara. Sementara itu, di sektor pendidikan, terdapat sekitar 3.120 satuan pendidikan yang terdampak bencana. Sebanyak 41 sekolah direlokasi, dan 937 sekolah telah menerima bantuan sarana sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan kembali.
Untuk sektor konektivitas, seluruh jalan nasional telah kembali berfungsi, meskipun beberapa masih memerlukan peningkatan kualitas melalui program rehabilitasi. Sebanyak 92 persen jalan provinsi telah beroperasi normal, seluruh jembatan nasional dapat dilalui, dan lebih dari separuh jembatan daerah telah kembali berfungsi.
Safrizal juga menyampaikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus membaik. Dari 127 pasar yang terdampak bencana, sebagian besar telah kembali beroperasi sehingga aktivitas perdagangan masyarakat mulai pulih. Namun, pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak. “Pembangunan hunian tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan lahan,” jelasnya.
Pemerintah merencanakan pembangunan sekitar 37.300 unit hunian tetap yang akan dibangun secara bertahap. Beberapa lokasi masih dalam proses finalisasi, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang yang direncanakan mulai dibangun pada 2027 setelah penyelesaian lahan dan penyesuaian tata ruang. Safrizal menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan kawasan, kepastian hukum, serta ketentuan tata ruang agar hunian yang dibangun benar-benar aman bagi masyarakat.
