Headline.co.id, Yogyakarta ~ 28 Juni 2026 – Pelatihan manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kembali memakan korban jiwa, menambah jumlah korban menjadi lima orang. Dr. Subarsono, M.Si., M.A., dosen dan peneliti dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, menyoroti pelatihan ala militer yang diterapkan dalam program ini. Menurutnya, pelatihan tersebut tidak relevan dengan tugas manajer koperasi yang seharusnya fokus pada eksekusi kebijakan strategis dan pengelolaan operasional harian.
Dr. Subarsono menegaskan bahwa pelatihan yang diberikan seharusnya lebih menitikberatkan pada tata kelola koperasi, kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan digital, kewirausahaan, dan inovasi model bisnis. “Pelatihan militer memang bermanfaat dalam hal kedisiplinan, namun penerapannya harus sesuai dengan bidang koperasi,” ujarnya.
Implikasi Pelatihan Militeristik
Subarsono mengungkapkan bahwa pelatihan militeristik dapat mengikis prinsip demokrasi dalam koperasi. Koperasi, sebagai organisasi sipil, mengedepankan demokrasi dan partisipasi anggota. Sebaliknya, pendekatan militer cenderung menggunakan sistem komando dan komunikasi satu arah. “Hal ini dapat menggeser budaya demokrasi dalam koperasi menjadi lebih otoriter,” jelasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain itu, inovasi dalam koperasi bisa terhambat karena manajer terjebak dalam standar operasional prosedur yang kaku. “Ruang dialog yang hilang digantikan dengan sistem komando, membuat pegawai dan anggota enggan menyampaikan ide baru,” tambah Subarsono.
Seruan untuk Redesain Pelatihan
Dengan adanya lima korban jiwa, Subarsono menilai ini sebagai peringatan untuk menghentikan pelatihan militeristik dan mendesain ulang sistem pelatihan manajer koperasi. Ia mendorong pemerintah untuk terbuka terhadap masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan model pelatihan yang tepat. “Dialog dan Forum Group Discussion (FGD) perlu diinisiasi agar tata kelola koperasi lebih ramah dan sesuai dengan prinsip good governance,” sarannya.
Subarsono menekankan pentingnya perubahan sistem kelembagaan dalam tata kelola KDMP agar lebih tepat secara manajemen dan organisatoris. Ia menyarankan agar Kementerian Koperasi menjadi pemegang otoritas pelatihan manajer KDMP, dengan kemungkinan kolaborasi dengan kementerian lain yang relevan.
Dengan perubahan ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat pulih. “Luka batin keluarga korban dan publik akan terobati jika pemerintah bersedia melahirkan kebijakan inovasi pelatihan,” tutup Subarsono.
