Headline.co.id, Tanah Datar ~ Program Padat Karya yang diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan hadir di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana. Program ini tidak hanya mendukung pembangunan dan perbaikan sarana penanggulangan bencana, tetapi juga memberikan kesempatan kerja bagi warga untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bidang Padat Karya Penanggulangan Bencana Sumatera Tahun 2026 dilakukan di Gedung Indojolito, Kamis (4/6/2026), dan dihadiri oleh Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadli. Program ini bertujuan mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Program Padat Karya dirancang untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga melalui penciptaan lapangan kerja sementara yang produktif.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadli, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang telah menghadirkan program tersebut di daerahnya. Menurutnya, program padat karya merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang masih berupaya bangkit setelah terdampak bencana. “Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh sumber pendapatan sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Ketua Tim Bidang Padat Karya Kementerian Ketenagakerjaan, Mohammad Ikrar Dinata, menyatakan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah di Pulau Sumatra, termasuk Sumatera Barat. “Di Sumatera Barat, terdapat sekitar 20 lokasi Program Padat Karya yang tersebar di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang,” katanya.
Di Kabupaten Tanah Datar, sebanyak 7 lokasi telah ditetapkan sebagai penerima bantuan setelah melalui proses verifikasi dokumen dan identifikasi lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan program tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Selain memberikan manfaat jangka pendek berupa tambahan pendapatan bagi warga, program ini juga diharapkan mampu mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. “Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan menjadi nilai tambah karena hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh warga setempat,” pungkasnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD terkait, Camat dan Wali Nagari wilayah terdampak, serta berbagai unsur dan undangan lainnya.
