Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Australia menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam memperkuat pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Elena Martin Avilla, First Secretary Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia di Jakarta, dalam acara Diseminasi Hasil Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial di Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (25/5/2026).
Elena Martin Avilla menegaskan bahwa Pemerintah Australia menghargai komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam mendorong pembangunan yang inklusif. “Pemerintah Australia menghargai komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam mendorong pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.
Menurut Elena, pembangunan inklusif adalah upaya untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ia menambahkan bahwa pembangunan inklusif tidak hanya memerlukan kebijakan dan komitmen kelembagaan yang kuat, tetapi juga kolaborasi efektif pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas, dan mitra pembangunan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Melalui Program SKALA, kemitraan Australia-Indonesia untuk akselerasi layanan dasar, Australia mendukung Indonesia dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan penyediaan layanan dasar yang inklusif di tingkat nasional maupun daerah. Elena juga menyebutkan bahwa Pemerintah Australia mendukung kerja sama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memajukan hak-hak kelompok rentan. “Kedua program ini saling melengkapi satu sama lain. Hasil studi yang didiseminasikan hari ini merupakan kontribusi penting bagi upaya bersama dalam memperkuat pengarusutamaan gender, inklusi disabilitas, dan inklusi sosial di Indonesia,” tambahnya.
Elena menyatakan bahwa studi tersebut memetakan peluang dan tantangan dalam memperkuat partisipasi, koordinasi, serta kebijakan pembangunan yang inklusif. Ia berharap hasil studi ini dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kemitraan strategis multipihak dalam mendukung kebijakan, memperluas partisipasi bermakna, serta mendorong perencanaan dan implementasi pembangunan yang lebih inklusif. Kemitraan Australia dan Indonesia melalui Program INKLUSI bertujuan untuk memastikan kesetaraan hak penyandang disabilitas benar-benar terwujud dalam praktik di lapangan.
