Headline.co.id, Redelong ~ Wakil Bupati Bener Meriah, Armia, bersama sejumlah pejabat daerah mengikuti acara virtual bertajuk “Kepemimpinan Berintegritas: Godaan Kekuasaan dan Amanah Publik” yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada Kamis (16/4/2026). Acara ini berlangsung melalui Zoom Meeting dari Dinas Kominfo Bener Meriah.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Setdakab Bener Meriah Ridha Ma’ruf, Kepala BKPP Sukur, Kepala Dinas Kominfo Ilham Abdi, serta Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Arkiandi. Acara ini merupakan bagian dari program pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan pimpinan daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.
Sejumlah narasumber turut hadir dalam forum ini, lain Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana, serta Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya. Tujuan dari forum ini adalah untuk memperkuat nilai-nilai integritas dalam kepemimpinan publik, terutama dalam menghadapi tantangan godaan kekuasaan dan pentingnya menjaga amanah jabatan di era digital yang semakin kompleks.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Para narasumber menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penguatan budaya antikorupsi di setiap lini pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Wakil Bupati Bener Meriah, Armia, menyambut baik kegiatan ini sebagai sarana untuk memperkuat komitmen integritas bagi para pejabat daerah.
Menurut Armia, penguatan nilai integritas adalah hal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat secara optimal. “Integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan amanah publik. Pemerintah daerah harus terus berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya Kemendagri untuk memastikan setiap pemimpin daerah memiliki pemahaman yang kuat mengenai etika pemerintahan, sekaligus memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
