Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa tingginya kasus kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum disebabkan oleh masalah sistematis dalam mekanisme rekrutmen politik, terutama sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung. Pernyataan ini disampaikan Tito dalam keterangan resmi setelah menghadiri rapat kerja dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/4/2026).
Menurut Tito, sistem pemilihan yang melibatkan suara rakyat secara langsung memerlukan biaya politik yang sangat tinggi. Namun, sistem ini tidak menjamin lahirnya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. “Sistem ini memerlukan biaya politik yang sangat tinggi, tetapi tidak memberikan jaminan melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas,” ujar Tito.
Mantan Kapolri ini menjelaskan bahwa meskipun Pilkada langsung memiliki sisi positif, dampak negatifnya sangat nyata, terutama dalam aspek finansial. Tingginya modal yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah memicu kerentanan terhadap tindak pidana korupsi demi mengembalikan biaya kontestasi.
Tito menambahkan bahwa fenomena korupsi di tingkat daerah bukan sekadar kasus individual, melainkan masalah mendasar yang melibatkan aspek kesejahteraan, moral, hingga integritas pejabat publik. Hal ini merujuk pada rentetan kasus korupsi yang terjadi dalam waktu singkat, termasuk kasus terbaru yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, atas dugaan pemerasan terhadap pejabat. “Ini bukan hanya masalah individu, tetapi masalah sistemik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menyatakan perlunya kajian mendalam terhadap efektivitas mekanisme pemilihan saat ini guna menekan angka praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah di masa mendatang.
