Headline.co.id, Surabaya ~ Desakan agar Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) segera digelar oleh Pengurus Provinsi Kickboxing Indonesia (KBI) Jawa Timur semakin meningkat. Mayoritas Pengurus Kabupaten (Pengkab) dan Pengurus Kota (Pengkot) KBI di Jawa Timur mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengprov KBI Jatim, Ir. Nurcholis Henry, untuk segera menetapkan jadwal Musprovlub sebelum masa jabatannya berakhir pada 26 Mei 2026.
Dorongan ini muncul karena hingga memasuki bulan ketiga masa kepemimpinan Plt, belum ada kepastian mengenai agenda Musprovlub yang penting untuk membentuk kepengurusan definitif. Situasi ini dinilai mengganggu stabilitas organisasi dan berdampak pada pembinaan atlet.
Wakil Ketua Umum II Pengprov KBI Jatim, Sugeng Wahyu Widodo, menyatakan bahwa mayoritas Pengkab dan Pengkot telah sepakat untuk meminta percepatan Musprovlub demi menjaga keberlangsungan organisasi dan program pembinaan atlet. “Kami dari mayoritas Pengkab dan Pengkot KBI se-Jawa Timur mendesak Plt Ketua untuk segera menentukan jadwal Musprovlub. Waktu yang tersisa sangat terbatas, sementara kebutuhan organisasi semakin mendesak. Jangan sampai keterlambatan ini justru merugikan atlet,” ujar Sugeng usai pertemuan dengan KONI Jatim, Selasa (5/5/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sugeng menambahkan bahwa ketidakjelasan kepemimpinan menyebabkan sejumlah program strategis belum berjalan, termasuk training camp (TC) atau pemusatan latihan atlet KBI Jatim. Padahal, persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) membutuhkan program latihan yang terukur dan berkelanjutan. Hingga saat ini, KBI menjadi satu-satunya cabang olahraga di Jawa Timur yang belum memulai TC sama sekali. Situasi ini dinilai memprihatinkan karena berpotensi memengaruhi kesiapan atlet menghadapi kompetisi nasional.
“Dari seluruh cabang olahraga di Jawa Timur, hanya KBI yang belum melaksanakan TC sama sekali. Ini sangat memprihatinkan. Atlet kita membutuhkan kepastian dan program latihan yang terstruktur. Jika ini terus tertunda, maka yang menjadi korban adalah atlet itu sendiri,” tegas Sugeng.
Sugeng menilai bahwa keterlambatan pembentukan kepengurusan definitif bisa berdampak langsung terhadap prestasi atlet di ajang nasional. Tanpa kepastian organisasi dan program pembinaan yang jelas, peluang atlet untuk tampil maksimal dinilai semakin berat. Oleh karena itu, Musprovlub dianggap sebagai langkah mendesak untuk mengakhiri ketidakpastian yang terjadi di internal organisasi. Dengan terbentuknya kepengurusan definitif, seluruh program pembinaan diharapkan dapat segera berjalan normal.
“Musprovlub adalah jalan keluar terbaik saat ini. Dengan adanya kepengurusan definitif, kita bisa langsung fokus pada pembinaan atlet dan persiapan menuju PON. Ini bukan soal kepentingan individu, tetapi masa depan olahraga Kickboxing Indonesia di Jawa Timur,” katanya.
Desakan percepatan Musprovlub juga mendapat dukungan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur. KONI Jatim disebut mendukung langkah Pengkab dan Pengkot untuk segera mendorong pelaksanaan forum tersebut demi menjaga stabilitas organisasi sekaligus memastikan pembinaan atlet tetap berjalan. Menjelang berakhirnya masa jabatan Plt Ketua pada 26 Mei 2026, tekanan terhadap kepengurusan sementara pun semakin besar. Pengkab dan Pengkot berharap tidak ada lagi penundaan mengingat waktu yang semakin sempit dan kebutuhan pembinaan atlet yang semakin mendesak.
Jika tidak segera ditindaklanjuti, keterlambatan Musprovlub dikhawatirkan akan memperburuk kesiapan atlet KBI Jatim menghadapi agenda nasional serta menghambat proses pembinaan olahraga prestasi di daerah. (MC Prov Jatim /hjr/eyv)
