Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menekankan pentingnya reformasi menyeluruh terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menyesuaikan dengan perubahan geopolitik saat ini. Reformasi tersebut dianggap krusial agar organisasi multilateral ini tetap relevan dalam menghadapi dinamika global, konflik internasional baru, serta tantangan modern seperti kecerdasan buatan (AI) dan krisis lingkungan.
Menlu Sugiono menjelaskan bahwa arsitektur keamanan global saat ini masih berlandaskan tatanan pasca-Perang Dunia II yang sudah berusia sekitar 80 tahun, sehingga tidak lagi sesuai dengan realitas kontemporer. Indonesia secara khusus menyoroti keterbatasan keterwakilan negara-negara berkembang (Global South) di DK PBB dan penggunaan hak veto yang sering kali menghambat penyelesaian krisis kemanusiaan dan politik internasional. “Kalau dalam bahasa yang lebih mudah kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca perang dunia ke-2 waktu itu,” ujar Menlu dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Selain menyerukan reformasi kelembagaan, Menlu RI menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution). Menurutnya, penyelesaian isu Palestina adalah ujian nyata bagi kredibilitas dan peran PBB di mata dunia. “Kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai dan untuk ini tentu saja peran PBB, peran Dewan Keamanan merupakan sesuatu yang sangat instrumental dalam rangka mencapai tujuan tersebut,” tegasnya.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengingatkan komunitas internasional akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum laut internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Penegakan hukum ini dinilai vital untuk mencegah wilayah laut menjadi arena perebutan kekuasaan atau instrumen tekanan politik antarnegara.
Pada kesempatan yang sama, Indonesia menyampaikan tuntutan keras terkait perlindungan keselamatan berlapis bagi pasukan penjaga perdamaian PBB. Desakan ini muncul setelah gugurnya empat personel militer Indonesia yang tengah bertugas dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon.
