Headline.co.id, Jakarta ~ Bank Indonesia (BI) telah mengambil langkah penting dengan menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, kebijakan moneter saja tidak cukup untuk meredam tekanan pasar. Ia menekankan pentingnya respons pemerintah melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan pasar keuangan yang lebih terkoordinasi.
Fakhrul menyatakan bahwa BI telah memberikan sinyal jelas bahwa stabilitas rupiah adalah prioritas. “Kenaikan suku bunga merupakan langkah yang tepat dan diperlukan. Namun setelah ini, pasar akan mulai melihat apakah ada tindak lanjut dari sisi fiskal dan pengelolaan pasar keuangan. BI tidak bisa bekerja sendirian,” ujarnya dalam keterangan pada Jumat (29/5/2026).
Ia menambahkan bahwa pemerintah dan Kementerian Keuangan telah menunjukkan kemampuan menjaga momentum pertumbuhan melalui berbagai program pembangunan dan percepatan belanja. Namun, dinamika global yang semakin kompleks menuntut penyesuaian strategi. Fakhrul mengibaratkan pengelolaan ekonomi seperti mengemudikan kendaraan yang menghadapi tikungan, di mana sedikit mengurangi kecepatan diperlukan agar tetap berada di jalur.
Tekanan terhadap rupiah, perubahan likuiditas global, dan meningkatnya premi risiko internasional menjadi faktor yang membuat stabilitas perlu diutamakan sebelum mendorong pertumbuhan secara agresif. Fakhrul menyoroti struktur kurva imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia yang dinilai terlalu datar, dengan imbal hasil obligasi tenor satu tahun dan sepuluh tahun berada di kisaran yang sama, sekitar 6,7 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak lazim karena instrumen jangka panjang seharusnya memberikan premi risiko lebih tinggi dibanding tenor pendek. “Ketika kedua tenor memiliki imbal hasil yang hampir sama, pasar mulai mempertanyakan mekanisme price discovery yang terjadi,” jelasnya. Fakhrul menilai penting bagi pemerintah untuk menjaga biaya pendanaan tetap rendah, namun dalam situasi stabilisasi rupiah, kompromi kebijakan perlu dikelola secara realistis.
Ia menekankan bahwa pasar obligasi jangka panjang perlu diberi ruang untuk menemukan tingkat imbal hasil yang lebih wajar agar premi risiko Indonesia dapat tercermin lebih transparan. Tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi persepsi investor global yang menilai premi risiko Indonesia belum sepenuhnya tercermin pada obligasi tenor panjang. “Ketika investor melihat rupiah melemah tetapi obligasi jangka panjang tidak memberikan premi tambahan yang memadai, insentif untuk menahan aset rupiah berkurang, dan tekanan berpindah ke pasar valuta asing,” katanya.
Meski demikian, Fakhrul menegaskan bahwa normalisasi pasar obligasi bukan berarti membiarkan kenaikan imbal hasil berlangsung tanpa kendali. Yang dibutuhkan adalah struktur yield curve yang sehat dan mampu merefleksikan risiko, ekspektasi inflasi, serta kebutuhan pendanaan secara terbuka. “Ini bukan soal memilih pertumbuhan atau stabilitas. Yang dibutuhkan adalah urutan yang tepat. Saat ini stabilitas harus diperkuat terlebih dahulu,” ujarnya.
Setelah stabilitas tercapai, ruang untuk kembali mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan, dan menurunkan biaya pendanaan akan terbuka lebih besar. Fakhrul menilai fase kebijakan ekonomi Indonesia saat ini bukan lagi semata tentang pengetatan moneter, melainkan penguatan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia. “BI sudah memberikan hawkish stance yang dibutuhkan pasar. Sekarang saatnya pemerintah bergerak melalui komunikasi yang lebih kuat, penyesuaian fiskal yang kredibel, serta normalisasi pasar obligasi,” tutupnya.
Pandangan ini menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi tidak diposisikan sebagai dua tujuan yang saling meniadakan, melainkan membutuhkan sinkronisasi kebijakan agar fondasi ekonomi nasional tetap kuat menghadapi gejolak global.
