Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengembangkan lahan seluas 20 hektare di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi Kawasan Peternakan Terintegrasi. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan pangan di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa kawasan tersebut akan dikelola oleh Perumda Dharma Jaya dan dirancang untuk mengintegrasikan peternakan, budi daya perikanan, serta hortikultura dalam satu ekosistem pangan terpadu.
Pramono menyampaikan hal ini saat mengunjungi Pusat Olah Organik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat (31/7/2026). Ia menjelaskan bahwa kawasan Ciangir memiliki luas hampir 100 hektare, yang merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta. Sebanyak 20 hektare dari lahan tersebut telah mendapatkan Persetujuan Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) pada 23 Juni 2026 untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan peternakan terintegrasi.
Menurut Pramono, lahan seluas 17 hektare akan digunakan untuk peternakan yang diproyeksikan mampu menampung sekitar 5.000 ekor sapi. Kawasan ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti kantor operasional, gudang pakan, kandang karantina, kandang penggemukan, jembatan timbang, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), rumah potong hewan, fasilitas cold storage, dan unit pengolahan daging. Sementara itu, tiga hektare sisanya akan disiapkan sebagai ruang terbuka hijau.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pramono menegaskan bahwa kawasan Ciangir tidak akan digunakan sebagai lokasi pembuangan sampah atau sebagai alternatif Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. “Kawasan ini difokuskan untuk pengembangan peternakan dan pertanian, bukan untuk pembuangan sampah,” tegasnya.
Untuk mempercepat realisasi proyek ini, Pramono menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), serta Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) agar pekerjaan yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta dapat dimulai paling lambat pada awal September 2026. Selain memperkuat pasokan pangan, pengembangan kawasan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan penyediaan hijauan pakan ternak, serta pemberdayaan pelaku usaha setempat.
Gubernur Banten, Andra Soni, menyambut baik pengembangan aset milik Pemprov DKI Jakarta di wilayahnya. Menurutnya, kolaborasi antardaerah ini akan memperkuat hubungan kedua provinsi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di kedua wilayah,” ujar Andra.
