Headline.co.id, Bupati Temanggung ~ Agus Setyawan, menegaskan bahwa pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di Kabupaten Temanggung berfungsi sebagai alat ukur objektif untuk menilai kemampuan akademik siswa. Hal ini disampaikan Agus setelah meninjau pos TKA di Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Temanggung pada Kamis, 9 April 2026. Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk memetakan potensi dan kelemahan akademik siswa sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
Pelaksanaan TKA di Kabupaten Temanggung diikuti oleh 9.320 siswa jenjang SMP dan 8.182 siswa jenjang SD. Program ini difasilitasi oleh Dindikpora setempat. Ketua Posko TKA Kabupaten Temanggung, Isro Hendar, menjelaskan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk mengukur capaian pembelajaran siswa secara terstandar. “TKA ini penting untuk mengetahui sejauh mana capaian pembelajaran siswa,” ujar Isro.
Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan untuk memastikan pelaksanaan TKA berjalan lancar. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan PLN untuk menghindari pemadaman listrik selama ujian berlangsung. Selain itu, Dindikpora juga bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk menjaga kestabilan jaringan, mengingat pelaksanaan TKA sebagian besar menggunakan sistem berbasis digital.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pelaksanaan TKA jenjang SMP telah lebih dahulu dilaksanakan, sementara untuk jenjang SD dijadwalkan berlangsung pada 20 April 2026. Karena keterbatasan fasilitas di sejumlah sekolah, pelaksanaan TKA dibagi dalam beberapa sesi dan gelombang. Untuk jenjang SMP, gelombang pertama diikuti oleh 79 sekolah, gelombang kedua oleh tiga sekolah, dan gelombang ketiga oleh satu sekolah. Sementara itu, jenjang SD dibagi dalam empat gelombang, yaitu 205 sekolah pada gelombang pertama, 139 sekolah pada gelombang kedua, 78 sekolah pada gelombang ketiga, dan 32 sekolah pada gelombang keempat.
Isro Hendar juga menyampaikan bahwa TKA bersifat tidak wajib, sehingga masih terdapat siswa yang tidak mengikuti. Pada jenjang SMP, terdapat dua siswa yang tidak hadir, sedangkan pada jenjang SD tercatat 69 siswa tidak mengikuti karena berbagai alasan, termasuk belum adanya persetujuan orang tua.
