Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia tengah merancang strategi komprehensif untuk mengatasi kenaikan harga plastik yang mempengaruhi keberlangsungan bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di sektor makanan dan minuman. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, dalam keterangan resminya pada Jumat (10/4/2026), menyatakan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih tinggi, mencapai 55 persen.
Sebagian besar, sekitar 70 persen, distribusi bahan baku plastik (nafta) melewati Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik geopolitik, sehingga mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan. Menanggapi situasi ini, Maman menjelaskan bahwa pemerintah bersama Kementerian Perdagangan telah menyiapkan langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang. “Ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi ketergantungan impor dari wilayah berisiko tinggi dan memperkuat ketahanan industri nasional melalui diversifikasi sumber bahan baku,” katanya.
Pemerintah juga mendorong transformasi menuju penggunaan bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berbasis sumber daya domestik. Bahan-bahan seperti bambu, rumput laut, dan singkong dinilai memiliki potensi besar untuk diolah menjadi bioplastik sebagai alternatif kemasan yang menggantikan nafta. “Ini bukan hanya solusi atas krisis pasokan, tetapi juga peluang untuk membangun industri hijau berbasis potensi lokal,” tambah Maman.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menambahkan bahwa rumput laut dan singkong yang melimpah di Indonesia sebenarnya telah dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif plastik. Namun, keterbatasan pasar membuat biaya produksi masih relatif tinggi. Dengan dorongan kebijakan yang tepat, permintaan dapat meningkat sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien. Beberapa pengusaha UKM juga telah memulai produksi plastik berbasis rumput laut, bahkan mampu menembus pasar ekspor.
Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dukungan terhadap inisiatif tersebut agar skala produksi meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Jika kebijakan diarahkan untuk memperkuat substitusi bahan baku dari nafta ke rumput laut, maka permintaan akan tumbuh dan biaya produksi dapat ditekan,” ujar Maman. Pemerintah juga sedang mengkaji berbagai kebijakan pendukung, lain subsidi penggunaan bioplastik, penguatan rumah kemasan bersama, penerapan prinsip pengurangan penggunaan plastik, serta pelatihan dan pendampingan untuk mendorong gaya hidup ramah lingkungan.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dengan mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan praktik daur ulang sebagai bagian dari upaya bersama menjaga lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.
