Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah mempercepat program relokasi bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api dengan memanfaatkan aset negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahap awal, ditargetkan sekitar 800 unit hunian akan disediakan. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama sejumlah pemangku kepentingan di Gedung BP BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk mempercepat penanganan permukiman di bantaran rel, serta hasil peninjauan lahan milik PT Angkasa Pura di kawasan Kramat, Jakarta Pusat. Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa pemerintah bergerak cepat dengan dukungan lintas sektor untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. “Kami mendapat dukungan yang sangat cepat dari Kepala BP BUMN serta Direktur Utama PT KAI dan PT Angkasa Pura. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk segera menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujarnya.
Maruarar menjelaskan bahwa lahan milik PT Angkasa Pura ditargetkan dapat menyediakan sekitar 300 unit hunian, sementara lahan milik PT KAI akan dimanfaatkan untuk sekitar 500 unit. Penyelesaian tahap awal ini ditargetkan pada 15 Juni 2026. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang bagi keterlibatan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mempercepat pembangunan hunian di lokasi lain yang akan ditentukan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan kesiapan BUMN dalam mendukung program tersebut melalui optimalisasi aset yang dimiliki. “Aset-aset BUMN yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dapat kita dorong untuk dimanfaatkan bagi relokasi masyarakat di bantaran rel. Saat ini kami juga tengah memetakan aset-aset lain yang berpotensi untuk mendukung program perumahan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menilai langkah cepat ini sebagai bentuk nyata respons pemerintah terhadap arahan Presiden. “Dalam waktu sekitar satu minggu sejak Presiden turun langsung ke bantaran rel, ide dan arahan beliau sudah mulai menemukan bentuk konkret. Kolaborasi ini luar biasa,” ujarnya.
Dari sisi perencanaan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar menekankan pentingnya intervensi berbasis data, khususnya di wilayah dengan tingkat kebutuhan hunian yang tinggi seperti Jakarta Pusat. “Kolaborasi ini sangat cepat dan efektif, serta yang terpenting berbasis data. Intervensi di wilayah ini menjadi sangat strategis,” katanya.
Ke depan, Kementerian PKP bersama BUMN akan merampungkan pemetaan aset dalam waktu sekitar tiga minggu untuk mendukung pembangunan perumahan, terutama di kota-kota besar. Program ini juga akan diperkuat melalui pengembangan hunian vertikal bagi masyarakat, dengan sinergi pemerintah, BUMN, dan sektor swasta guna memastikan percepatan penyediaan hunian layak berjalan optimal dan berkelanjutan.
