Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan berkualitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, tantangan geografis, dan kesiapan sumber daya manusia yang belum merata. Hal ini terungkap dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2026 yang berlangsung di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Depok, pada 9–11 Februari 2026. Dengan tema “Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan dengan kondisi di lapangan.
Dalam forum tersebut, berbagai daerah 3T memaparkan praktik baik dalam menerjemahkan kebijakan nasional secara adaptif. Program-program yang dijalankan meliputi pembelajaran mendalam, penguatan koding dan kecerdasan buatan (AI), revitalisasi satuan pendidikan, hingga implementasi Wajib Belajar 13 Tahun. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak diterapkan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Menurut keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (11/2/2026), Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Venantius Minggu, menegaskan bahwa daerahnya terus mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meskipun menghadapi keterbatasan akses internet, sarana prasarana, serta kesiapan tenaga pendidik. Program ini dianggap penting untuk meningkatkan kapasitas siswa di daerah tersebut. Oleh karena itu, Pemkab Ende memilih pendekatan bertahap melalui penetapan sekolah model dan pelatihan guru penggerak praktik baik.
Sebanyak 25 guru jenjang SD dan SMP telah dilatih bekerja sama dengan AI Ready ASEAN. Salah satu sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran mendalam dan koding adalah SDI Ende 10, yang kemudian berbagi pengalamannya melalui KKG, MGMP, Gugus Sekolah, dan K3S. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Dina Pidjer, menekankan bahwa pembangunan dan revitalisasi sekolah di wilayah 3T tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan sekolah benar-benar layak, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sepanjang 2025, Pemkab Nabire memprioritaskan perbaikan ruang kelas rusak, rehabilitasi sarana dasar, serta peningkatan fasilitas pembelajaran di wilayah pesisir, pedalaman, dan daerah rawan bencana. Perencanaan dilakukan berbasis Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan pemetaan kondisi riil sekolah, dengan melibatkan komite sekolah dan pemerintah distrik. Pengawasan dilaksanakan melalui tim monitoring lintas OPD, supervisi berkala, serta koordinasi dengan Inspektorat dan BPKAD. Dalam penanganan pascabencana, Nabire menerapkan prinsip build back better, membangun kembali satuan pendidikan dengan kondisi yang lebih kuat dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor dan masyarakat.
Dari wilayah kepulauan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Siti Khodijah, memaparkan upaya memperluas akses pendidikan melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, termasuk pemenuhan layanan satu tahun prasekolah. Sejak 2013, pemerintah daerah telah mendorong setiap desa memiliki PAUD sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan pendidikan sejak dini, meskipun wilayahnya didominasi lautan hingga 85 persen. Kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Bupati, sinergi dengan PKK, serta penguatan peran Bunda PAUD.
Salah satu inovasi yang dijalankan adalah program “Bunda PAUD Menyapa” sebagai ruang konsolidasi lintas daerah. Selain itu, pemerintah daerah memberikan beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) kepada 395 tenaga pendidik PAUD dan SD yang belum sarjana. Dari sisi pembiayaan, honor tenaga pendidik PAUD dialokasikan melalui ADD dan DAU, serta didukung partisipasi dunia usaha melalui skema CSR. Untuk menangani Anak Tidak Sekolah (ATS), dibentuk satuan tugas lintas sektor dan diperluas layanan pendidikan nonformal melalui PKBM.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Konsolnas menjadi fondasi penting untuk memastikan kebijakan nasional benar-benar berdampak hingga satuan pendidikan di daerah. Ia menyampaikan bahwa forum ini juga menjadi ruang untuk mengonsolidasikan capaian, memperkuat kerja sama, serta mempercepat akselerasi dan perluasan program prioritas agar pendidikan bermutu dapat dirasakan seluruh anak Indonesia.
Konsolnas 2026 menegaskan bahwa keberhasilan program prioritas di wilayah 3T bertumpu pada partisipasi semesta, yakni kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, guru, masyarakat, dunia usaha, serta komunitas. Pengalaman Ende, Nabire, dan Halmahera Selatan menunjukkan bahwa pendidikan bermutu untuk semua bukan sekadar kebijakan nasional, melainkan kerja bersama yang tumbuh dari praktik nyata di daerah dengan anak sebagai pusatnya.
