Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengimbau pemerintah daerah untuk memperbarui dan memutakhirkan data warga miskin setelah terjadinya kasus bunuh diri seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga dipicu oleh masalah ekonomi dan keterbatasan biaya pendidikan. Wamensos menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan proaktif oleh pemerintah daerah agar bantuan sosial dari pemerintah pusat dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya meminta kepada pemda, kepada dinas sosial, untuk proaktif melakukan pendataan terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu, supaya pemerintah bisa mengintervensi bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Wamensos pada Jumat (6/2/2026). Ia menegaskan bahwa data perlindungan sosial yang valid dan mutakhir dari pemerintah kabupaten dan kota sangat menentukan efektivitas program bantuan yang dijalankan pemerintah pusat.
Wamensos menjelaskan bahwa data yang tidak akurat dapat menyebabkan keterlambatan negara dalam menangani persoalan sosial di masyarakat. “Karena datanya berasal dari pemkab. Kalau datanya tidak akurat, negara bisa terlambat hadir dalam menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menanggapi situasi di NTT, Wamensos menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan langkah strategis melalui Program Sekolah Rakyat untuk mengatasi masalah akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. “Khusus untuk NTT, di sinilah kemudian Pak Presiden memerintahkan atau membuat program Sekolah Rakyat itu dalam rangka menjawab masalah-masalah seperti ini,” terang Wamensos.
Program Sekolah Rakyat dirancang agar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tetap mendapatkan akses pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya. Wamensos menilai bahwa kasus serupa seharusnya dapat dicegah sejak dini apabila program tersebut dapat menjangkau seluruh siswa dari keluarga tidak mampu. “Kalau Sekolah Rakyat bisa menjangkau seluruh siswa dari keluarga yang kurang mampu, saya pikir tidak akan terjadi masalah-masalah seperti ini,” tutupnya.
