Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan pentingnya konsistensi dalam komunikasi pemerintah untuk membangun reputasi negara di ruang publik. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu (4/2/2026).
Meutya Hafid menekankan bahwa komunikasi publik kini telah menjadi bagian integral dari kepemimpinan negara, bukan sekadar fungsi pendukung. “Komunikasi publik bukan sekadar fungsi pendukung, tetapi bagian dari kepemimpinan negara itu sendiri. Program pemerintah yang baik adalah program yang dipahami masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa reputasi negara sangat bergantung pada konsistensi suara pemerintah di ruang publik, yang dipengaruhi oleh kinerja biro humas di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. “Reputasi negara juga ditentukan oleh ketekunan Bapak dan Ibu semua. Program bisa berjalan baik atau tidak, reputasi negara baik atau tidak, sangat ditentukan oleh kerja-kerja kehumasan,” tegas Menkomdigi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menkomdigi mengingatkan bahwa arah utama komunikasi nasional harus berlandaskan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, termasuk visi Asta-Cita dan kebijakan strategis yang telah ditetapkan. “Jangkar utama komunikasi nasional adalah arahan dan pernyataan Presiden sebagai Kepala Negara. Tidak bisa ditawar, karena mandat beliau berasal dari rakyat,” katanya.
Namun, Meutya Hafid juga menegaskan bahwa satu narasi tidak berarti keseragaman dalam penyampaian pesan. Setiap kementerian dan lembaga tetap dapat menyampaikan perspektif sesuai sektor masing-masing, selama tetap berada dalam satu arah kebijakan nasional. “Satu narasi bukan berarti seragam dan kaku. Pemerintah itu beragam, tetapi harus kompak dan satu arah,” ujarnya.
Dalam menghadapi tantangan era digital, Menkomdigi menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan komunikasi untuk mencegah masuknya misinformasi dan disinformasi. “Sekarang tidak bisa lagi memilih cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Jika kita tidak cepat, kita memberi ruang bagi misinformasi,” tegas Meutya.
Ia menambahkan bahwa tantangan komunikasi digital harus dijawab dengan kolaborasi antarlembaga, termasuk saling memperkuat narasi dan berbagi informasi lintas sektor. Sebelumnya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menyampaikan bahwa satu narasi berarti bergerak ke arah yang sama, bukan berbicara dengan kalimat dan gaya yang seragam. “Reputasi pemerintah dibangun bersama. Satu pesan yang tidak terkoordinasi bisa berdampak besar terhadap persepsi publik,” tegas Fifi.
Forum Bakohumas GPR Outlook 2026 ini dihadiri lebih dari 500 peserta, termasuk Kepala Biro Humas dan pranata humas dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Forum ini juga menghadirkan dua narasumber, yaitu Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator Rustika Herlambang dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Haryo Damardono, yang membahas berbagai tema terkait komunikasi publik.
Forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran kehumasan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik serta membangun reputasi Indonesia di tengah dinamika komunikasi digital yang semakin kompleks.
