Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam komunikasi publik oleh kehumasan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disampaikan dalam Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu (4/2/2026). Menurut Meutya, di era digital saat ini, pemerintah harus mampu merespons dengan cepat untuk mencegah disinformasi yang dapat membentuk persepsi publik.
Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa lagi memilih cepat atau tepat dalam berkomunikasi. “Sekarang tidak bisa lagi memilih cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, disinformasi masuk, dan pada akhirnya yang sampai ke masyarakat juga menjadi tidak tepat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah diukur dari apa yang diterima dan dipahami masyarakat, bukan sekadar dari seberapa baik pesan disusun.
Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, mengungkapkan bahwa tantangan komunikasi pemerintahan semakin kompleks. Persepsi publik dapat terbentuk dalam hitungan menit, bahkan sebelum klarifikasi resmi disampaikan. “Di era digital, reputasi sering kali runtuh bukan karena kebijakan itu sendiri, tetapi karena cerita yang lebih dulu dipercaya publik. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan narasi berjalan sendiri tanpa arah,” kata Fifi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Fifi menegaskan bahwa konsep satu narasi bukan berarti keseragaman pesan, melainkan kesamaan arah komunikasi yang saling menguatkan antarinstansi. “Satu narasi artinya bergerak ke tujuan yang sama, saling menguatkan, bukan saling meniadakan,” jelasnya. Sementara itu, Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, mendorong transformasi humas pemerintah dari pola reaktif dan defensif menjadi lebih proaktif, strategis, dan visioner.
Rustika menyatakan, “Humas pemerintah harus bertransformasi menjadi arsitek reputasi bangsa, bukan sekadar penyampai informasi.” Pandangan serupa disampaikan oleh Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Haryo Damardono, yang menilai bahwa perubahan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, menuntut insan kehumasan untuk terus beradaptasi dan memperkuat kolaborasi. “Perubahan berlangsung sangat cepat. Tidak ada satu solusi tunggal. Yang penting kita terus belajar dan beradaptasi bersama,” katanya.
Forum Bakohumas GPR Outlook 2026 ini dihadiri lebih dari 500 peserta dari Kepala Biro Humas dan pranata humas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Forum Bakohumas menjadi arena koordinasi dan wadah kerja sama nonstruktural yang mempertemukan unit kehumasan dari berbagai kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Forum ini bertujuan untuk mensinergikan komunikasi publik, menyebarkan kebijakan pemerintah, meningkatkan transparansi informasi, memperkuat kolaborasi, menyamakan persepsi serta meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
Fungsi utama forum ini adalah sebagai tempat berbagi strategi, data, dan pengalaman antarhumas pemerintah agar informasi yang disampaikan ke masyarakat selaras. Forum ini juga menjadi momentum penguatan peran kehumasan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik serta membangun reputasi Indonesia di tengah dinamika komunikasi digital yang semakin kompleks.
