Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyatakan kesiapan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam mengembangkan program Transmigrasi Lokal. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan dan wilayah otonomi khusus di Papua Selatan. Dukungan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan kawasan transmigrasi yang berbasis pada potensi daerah.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat puluhan daerah yang mengajukan penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT). Pemerintah sedang melakukan prioritisasi berdasarkan potensi strategis wilayah. “Tahun ini ada antrean sekitar 60 daerah yang memohon penyusunan RKT. Kita sedang melakukan prioritisasi. Saat ini di Rempang dengan potensi silika, Mamuju dengan potensi logam tanah jarang, dan Merauke sebagai pintu masuk membangun Papua,” ujar Mentrans dalam keterangannya terkait audiensi Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Selatan (BP3OKP PPS) dan Bupati Boven Digoel di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, seperti dilansir pada Selasa (3/2/2026).
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menyatakan kesiapan untuk membuka lahan guna mendukung program Transmigrasi Lokal. Bupati Boven Digoel, Roni Omba, berharap kolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi dapat menjadi awal pembangunan kawasan yang lebih terintegrasi. “Kami berharap pertemuan ini menjadi awal kolaborasi Kabupaten Boven Digoel dan Kementerian Transmigrasi. Masih banyak potensi daerah yang belum termanfaatkan,” kata Roni.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sebagai daerah pemekaran, Kabupaten Boven Digoel memiliki luas wilayah 27.108 kilometer persegi (km2) dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini sepanjang kurang lebih 200 km. Dalam mendukung Transmigrasi Lokal, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk dikelola transmigran lokal, termasuk bagi masyarakat perbatasan dan eks warga Papua Nugini yang telah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun belum memiliki hunian layak.
Namun demikian, Boven Digoel masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, fasilitas pelayanan dasar, serta jaringan utilitas, terutama di tujuh distrik perbatasan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berharap program transmigrasi dapat menjadi pengungkit pembangunan kawasan perbatasan secara berkelanjutan.
Kepala BP3OKP PPS, Yoseph Yonawa, menambahkan bahwa wilayah Boven Digoel telah memiliki aktivitas perkebunan karet dan potensi pengembangan komoditas kopi. “Pengembangan komoditas ini menindaklanjuti arahan Pak Menteri pada pertemuan sebelumnya agar potensi ekonomi kawasan bisa memberikan manfaat yang lebih optimal,” ujarnya. Yoseph juga menyampaikan masih adanya kekhawatiran sebagian masyarakat terkait program transmigrasi lokal, yang dikhawatirkan akan mendatangkan penduduk dari luar Papua.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Transmigrasi menegaskan bahwa Transmigrasi Lokal tidak dimaksudkan untuk mendatangkan penduduk dari luar Papua tanpa persetujuan pemerintah daerah. Program ini hanya dilaksanakan atas permintaan pemerintah kabupaten dan sepenuhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. “Tugas transmigrasi hari ini adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Inklusif artinya masyarakat lokal harus mendapat manfaat, berkeadilan berarti upah yang layak, dan berkelanjutan berarti menjaga lingkungan,” tegas Mentrans.
Terkait permintaan pembangunan rumah layak huni, Mentrans menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada pada kementerian teknis lain. Meski demikian, Kementerian Transmigrasi siap mendukung melalui riset dan pemetaan potensi ekonomi kawasan, menarik investasi, serta mengonsolidasikan masyarakat dalam kawasan permukiman terintegrasi dengan fasilitas sosial dan ekonomi.
Sebagai penguatan sumber daya manusia, Kementerian Transmigrasi juga menggandeng 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia melalui Program Beasiswa Patriot. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel didorong untuk mengirimkan putra-putri terbaik daerah agar terlibat langsung dalam pengembangan kawasan transmigrasi. “Silakan kirim mahasiswa atau SDM terbaik untuk mengikuti Beasiswa Patriot dan ditempatkan di Kawasan Transmigrasi Salor, Merauke,” tutup Mentrans.
