Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang menjelang bulan Ramadan. Hal ini disampaikan setelah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan ke beberapa lokasi di Aceh Tamiang. Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengadakan rapat teknis di Kantor Bupati Aceh Tamiang pada Kamis (30/1/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Camat Tamiang Hulu, serta jajaran BNPB dan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad. Fokus utama pertemuan ini adalah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk validasi data agar pembangunan huntara tidak terhambat. “Data yang sudah diinventarisasi harus segera divalidasi dengan data riil di lapangan. Jangan saling menunggu. Sebelum Ramadan, semua huntara harus sudah terbangun sehingga masyarakat tidak lagi tinggal di tenda pengungsian,” ujar Suharyanto.
Safrizal ZA menekankan pentingnya percepatan langkah di wilayah terdampak di Provinsi Aceh. Menurutnya, percepatan ini tidak hanya untuk memperbaiki hunian yang tidak layak, tetapi juga penting dari sisi psikologis masyarakat yang sudah jenuh menunggu. “Terobosan harus segera dilakukan oleh Satgas hingga ke tingkat bawah. Pembangunan huntara bisa dilakukan di lahan sendiri atau melalui relokasi kolektif. Libatkan sektor swasta dan pekerja lokal agar mobilisasi lebih mudah,” katanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam rapat tersebut juga dibahas bahwa masih ada titik pengungsian di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, yang belum terdata sebagai penerima huntara. “Bersama Kepala BNPB yang juga Wakil Satgas Nasional PRR, kami instruksikan penambahan 111 unit huntara di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Kuala, agar tidak ada yang terlewatkan,” lanjut Safrizal.
Diharapkan dengan kerja cepat dan tepat, pembangunan huntara dapat selesai sebelum Ramadan, sehingga seluruh pengungsi bisa menempati hunian sementara. Di sisi lain, pembersihan dan reaktivasi kantor-kantor pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang terus dilakukan. “Para praja dari IPDN bekerja keras membantu pemerintah daerah dalam proses pembersihan bersama para taruna Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus),” jelas Safrizal.
Penanganan lumpur pascabanjir juga menjadi perhatian, dengan rencana menaburkan bibit rumput untuk mengurangi debu yang dapat mengganggu pernapasan masyarakat. Camat Tamiang Kuala, M. Ilham, melaporkan bahwa ada 111 kepala keluarga (KK) di Desa Rongoh yang belum terdata. Sebanyak 53 KK masih tinggal di tenda pengungsian di area perkebunan kelapa sawit, sementara 58 KK lainnya menumpang di rumah sanak saudara.
