Headline.co.id, Gorontalo ~ Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah melakukan evaluasi menyeluruh untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utama evaluasi ini adalah pembangunan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi kunci penyaluran program tersebut. Rapat evaluasi yang berlangsung pada Jumat, 23 Januari 2026, dipimpin oleh Wakil Gubernur Gorontalo sekaligus Ketua Satgas MBG Provinsi, Idah Syahidah Rusli Habibie, mengungkapkan bahwa capaian saat ini masih jauh dari target yang diharapkan.
Dari rencana pengembangan sekitar 120 hingga 140 unit SPPG di seluruh Gorontalo, saat ini baru 44 unit yang beroperasi. Wakil Gubernur menekankan perlunya akselerasi dan pemerataan pembangunan, terutama untuk menjangkau wilayah aglomerasi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Idah Syahidah mengidentifikasi sejumlah kendala yang menghambat kemajuan ini. Selain unit yang masih dalam tahap pembangunan, beberapa SPPG yang sudah siap operasional terhambat oleh masalah administrasi seperti keterlambatan atau tidak adanya pelaporan, yang mengakibatkan proses pengajuan harus diulang dari awal. Ia menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan penyelesaian kendala administratif ini agar SPPG yang terdampak dapat segera berfungsi.
Kabupaten Pohuwato menjadi perhatian khusus dalam rapat ini. Pencapaian di wilayah tersebut dinilai sangat lambat, di mana dari target 20 SPPG, hanya tiga yang beroperasi. Tiga lainnya dalam persiapan dan tiga lagi terkendala laporan, sehingga menyisakan 11 titik yang belum terealisasi dan harus dimulai dari nol. Melihat kondisi ini, Wakil Gubernur secara terbuka mengajak para calon investor untuk memanfaatkan peluang membangun SPPG di lokasi-lokasi yang masih kosong, seperti di Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dan titik target lainnya yang belum terwujud.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Di akhir arahannya, Idah Syahidah tidak hanya menekankan pada percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada kesiapan ketahanan pangan lokal. Ia mengingatkan bahwa jika nantinya 140 SPPG beroperasi secara serentak, ketersediaan bahan baku pangan lokal harus terjamin. “Jangan sampai seluruh SPPG sudah berjalan, tetapi bahan bakunya justru didatangkan dari luar Gorontalo. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya, tetapi juga berpotensi menimbulkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegasnya.
