Headline.co.id, Banyuwangi ~ Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui program perlindungan sosial (Perlinsos). Hal ini disampaikan Ipuk di Pendopo Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, pada Kamis (22/1/2026). Menurutnya, meskipun teknologi berperan penting dalam penyaringan dan pemetaan penerima bansos, komunikasi pemerintah dan masyarakat harus tetap terjaga.
Ipuk menyatakan bahwa Perlinsos merupakan semangat baru bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menurunkan angka kemiskinan dengan langkah-langkah yang lebih terukur dan berbasis data. “Perlinsos ini menjadi semangat baru bagi kita untuk membuat langkah-langkah baru dalam menurunkan kemiskinan. Namun, kita juga harus ingat bahwa dalam pemerintahan, tidak mungkin 100 persen hanya mengandalkan teknologi,” ujarnya.
Bupati Ipuk menegaskan bahwa meskipun sistem digital digunakan sebagai dasar untuk memfilter penerima bansos, hubungan pemerintah dan masyarakat tidak boleh terputus. “Saya setuju sistem dijadikan dasar untuk memfilter. Tetapi di sisi lain, komunikasi publik dan hubungan pemerintah dan masyarakat tidak boleh terputus. Tidak boleh ada sekat pemerintah dan warga,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah yang harus tetap dirasakan masyarakat, baik saat bantuan diterima maupun ketika pengajuan bantuan tidak disetujui. “Ketika masyarakat tidak menerima bantuan, mereka tetap harus merasakan kehadiran pemerintah. Begitu juga ketika menerima bantuan, mereka merasa didukung dan dilindungi,” kata Ipuk.
Bupati Ipuk menambahkan bahwa kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi masa sanggah, yaitu periode ketika masyarakat dapat mengajukan keberatan atas hasil penetapan penerima bansos, sangat penting. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya menjaga situasi tetap kondusif dan berharap masyarakat dapat merespons kebijakan ini secara bijak. “Kami tentu berdoa agar masyarakat Banyuwangi tetap aman, terkendali, dan tidak mudah terprovokasi. Dinamika masyarakat di Banyuwangi cukup tinggi, sehingga komunikasi publik menjadi kunci,” ujarnya.
Ipuk juga menekankan bahwa konsep digitalisasi bansos perlu dipahami secara utuh oleh kepala daerah lain, terutama daerah yang baru pertama kali menerapkan sistem serupa. “Ketika nanti diterapkan di 40 daerah lain, para kepala daerah juga harus benar-benar memahami konsep ini karena respons masyarakat di tiap daerah bisa berbeda,” jelas Bupati Banyuwangi.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi bansos membutuhkan komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, tidak boleh ada kesan bahwa salah satu pihak lebih dominan dibanding yang lain. “Kami di daerah berkomitmen menyukseskan program ini karena ini program yang baik. Namun, kami juga berharap pemerintah pusat memiliki komitmen yang sama, berjalan bersama, dan tidak saling merasa paling berperan,” katanya.
Selain itu, Ipuk menyinggung aspek administratif, khususnya kebutuhan surat keputusan (SK) tim sebagai dasar hukum pelaksanaan program di daerah. “Dalam kebiasaan pemerintahan daerah, semua kegiatan harus memiliki dasar SK, bukan hanya untuk administrasi, tetapi juga demi keamanan dan kepastian regulasi. Kami ingin program ini sukses, tetapi daerah juga harus aman secara administratif dan regulasi,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Ipuk Fiestiandani berharap digitalisasi penyaluran bansos ini menjadi langkah awal perbaikan perlindungan sosial secara menyeluruh, tidak hanya untuk program PKH dan BPNT, tetapi juga untuk berbagai bantuan sosial lainnya. “Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir. Program ini masih panjang, dan kami berharap kolaborasi pusat dan daerah terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
