Headline.co.id, Jakarta ~ Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disiapkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi sekitar 58 juta penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan perekonomian petani, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan hal itu dalam Opening Ceremony dan Nusantara AgriFuture Summit NLP & Indogritech 2026, Rabu (4/11/2026). Menurut dia, kebutuhan bahan baku senilai Rp10.000 per porsi dapat menjadi pasar besar bagi sektor pertanian dan peternakan. Pemerintah akan memanfaatkan skala program tersebut untuk menjaga keseimbangan stok serta harga pangan bagi produsen dan konsumen.
Sudaryono menilai besarnya jumlah penerima manfaat membuat MBG memiliki kebutuhan bahan pangan yang masif. Bahan baku yang diperlukan mencakup karbohidrat, sayur, buah, protein hewani, dan protein nabati.
“Kalau dikalikan dengan 58 juta penerima manfaat, ini menjadi peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha pertanian,” kata Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Program MBG dan Stabilitas Harga Pangan
Menurut Sudaryono, kebutuhan dalam MBG dapat dikelola sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen. Kebijakan itu diarahkan agar harga pangan tidak melambung terlalu tinggi bagi masyarakat, sementara petani dan peternak tetap memperoleh pendapatan ketika harga komoditas mengalami penurunan.
Ia mengajak pelaku usaha pangan meningkatkan produktivitas agar dapat memenuhi kebutuhan program. Sudaryono menegaskan, MBG harus memberi manfaat secara seimbang kepada masyarakat sebagai konsumen dan produsen bahan pangan.
“Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua meningkatkan produktivitas. Yakinlah bahwa MBG ini harus menjadi instrumen yang bisa mendistorsi stok dan harga pangan kita di lapangan, sehingga konsumennya tidak dirugikan, tetapi produsennya juga tidak boleh dirugikan,” tegasnya.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah pemanfaatan kebutuhan telur dalam menu MBG. Ketika harga telur di pasar turun, kebutuhan telur untuk program tersebut akan dioptimalkan guna membantu menjaga harga di tingkat peternak.
Dengan mekanisme itu, kebutuhan program tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan bahan baku, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan usaha petani dan peternak lokal.
Loka MBG Hubungkan Peternak dengan SPPG
Untuk mendukung pengadaan bahan pangan, BGN tengah menyiapkan sistem pengadaan secara online melalui platform Loka MBG. Platform tersebut dirancang agar asosiasi dan koperasi peternak dapat memasok kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara langsung.
Melalui sistem itu, pemasok diharapkan dapat terhubung dengan SPPG tanpa melalui perantara, calo, ataupun tengkulak. BGN menempatkan mekanisme pengadaan tersebut sebagai langkah untuk memperpendek jalur pasok bahan pangan dalam pelaksanaan MBG.
Kebijakan itu juga menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan bahan pangan program dapat terserap dari pelaku usaha lokal. Namun, bahan artikel tidak menjelaskan waktu penerapan platform Loka MBG maupun jumlah asosiasi dan koperasi yang akan terlibat.
Kandungan Susu Segar Minimal 80 Persen
Selain menyiapkan sistem pengadaan pangan, BGN melakukan penyesuaian kebijakan terkait penyediaan susu dalam program MBG. Jika sebelumnya komposisi susu minimal ditetapkan 20 persen, kini BGN mewajibkan kandungan susu segar minimal 80 persen.
Sudaryono mengakui ketersediaan susu segar dalam negeri saat ini baru memenuhi sekitar 20 persen dari total kebutuhan. Meski demikian, aturan baru tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi susu lokal pada masa mendatang.
Penyesuaian komposisi susu itu menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG juga diarahkan untuk menciptakan kebutuhan yang dapat mendorong produksi pangan dalam negeri. Pada saat yang sama, program tersebut tetap ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
Sudaryono menegaskan, kebijakan BGN harus memberikan manfaat lebih luas, termasuk bagi petani dan pelaku usaha yang berada di bagian awal rantai penyediaan bahan pangan.
“Maka saya ingin kebijakan saya sebagai pemimpin di BGN ini bukan hanya dinikmati oleh orang yang makan MBG, tetapi juga harus bisa mensejahterakan petani-petani lokal kita. Itu yang penting,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
